PROGRAM MENABUNG PELAJAR SLTA, ITU BUKAN TANGGUNG JAWAB PEMKAB PALI

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),Radar Nusantara  Dilansir dari berita dimedia online bahwa mulai Januari 2021 petahana Heri Amalindo akan ...

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),Radar Nusantara 

Dilansir dari berita dimedia online bahwa mulai Januari 2021 petahana Heri Amalindo akan meluncurkan program menabung sebanyak 6500 pelajar SMA/SMK/MA di Kabupaten PALI dalam bentuk menerima buku tabungan sebagai stimulan diberikan bantuan  sebesar Rp 100ribu. Program ini sangat bagus, apalagi situasi saat ini masih dalam situasi pandemi covid -19 yang belum tahu kapan berakhir, dimana para pelajar melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. 

baca : https://www.sumselgo.com/2020/10/05/mulai-2021-pelajar-sma-smk-di-pali-mendapat-tabungan/ 

Namun sayangnya, program ini hanya terbatas kepada para pelajar SMA/SMK/MA saja dan tidak mengikut sertakan pelajar SD dan SLTP. Padahal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten itu hanya pelajar SD dan SLTP sederajat. Sedangkan pelajar SMA/SMK/MA adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi,bukan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. 

Dan hal ini sangat tegas diatur dalam Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM (Sekolah menengah)Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang aktivis Kabupaten PALI, Pardin Usman kepada media ini, Selasa (06/10/2020). 

Menurut Pardin, alangkah baiknya Program Pemerintah Daerah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, bukan mala memberatkan beban dengan memikul tanggung jawab pihak lain. 

" Program itu harus diserasikan dengan peraturan dan ketentuan, jangan mala membingungkan. Kami sebagai masyarakat berhak mengkritisi program Pemerintah daerah kalau dinilai kurang tepat " Ucap Pardin. 

" Kami sangat setuju program Pemerintah daerah, silah silahkan saja ingin membantu yang bukan tanggung jawabnya, namun harus disukseskan dulu tanggung jawab Pemerintah daerah " Tambahnya. 

Dijelaskan Pardin lagi, dalam Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014 sudah sangat jelas mengatakan bahwa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu pendidikan tingkat dasar dan menengah (SD dan SLTP), sedang untuk pendidikan SLTA sederajat, itu tanggung jawab Pemerintah Provinsi. 

" Laksanakan dulu lah tanggung jawab Pemerintah Daerah, agar program Pemerintah daerah itu tepat sasaran, jangan mengambil yang bukan tanggung jawabnya, apalagi program tersebut membebani APBD Kabupaten PALI, bukan pakai dana pribadi " Ujar Pardin. 

Lebih jauh disampaikan Pardin, terkait program para paslon yang akan bertarung dipilkada Kabupaten PALI 9 Desember 2020 mendatang. Yaitu program yang disampaikan petahana Heri Amalindo akan meluncurkan program menabung sebanyak 6500 pelajar SMA/SMK/MA di Kabupaten PALI dalam bentuk menerima buku tabungan sebagai stimulan diberikan bantuan  sebesar Rp 100 ribu. Hal tersebut mala menimbulkan kecurigaan kalau program tersebut ada indikasi sekedar ingin menghimpun para pelajar SMA/SMK/MA untuk dipaksakan ikut berpolitik dan ikut memilih. 

Alasannya pada program petahana Heri Amalindo tersebut, tidak mengikut sertakan pelajar SD dan SLTP, padahal mereka tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. 

" Kami menduga pelajar SD dan SLTP tidak diikut sertakan pada program itu karena pelajar SD dan SLTP tidak bisa diikut sertakan memilih pada pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, yang padahal pelajar SLTA pun kalau tidak dipaksakan, belum bisa memilih " Tutur Pardin. 

" Jadi kami sebagai masyarakat PALI meminta agar program harus diselaraskan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, jangan membuat program yang bukan tanggung jawab pemerintah Kabupaten " Harap Pardin. 

" Masih banyak tanggung jawab Pemerintah Kabupaten PALI yang belum beres, seperti tunjangan perangkat desa yang sudah berapa bulan belum dibayar, TKS dan honorer. Ditambah lagi kalau Kabupaten PALI pada saat ini banyak terlibat hutang. Masalah itu dulu tuntaskan, kalau mau bikin program yang bukan tanggung jawabnya " Pungkas Pardin. (Kh)