Proklamasi Tidak Asal saja, Harus Ada Kekosongan Kekuasaan

Manokwari,RN Yan Ch Warinussy,SH. Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Ia ingin meminta perhatian rakyat Papu...

Manokwari,RN

Yan Ch Warinussy,SH. Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Ia ingin meminta perhatian rakyat Papua untuk tidak mudah dipengaruhi oleh ajakan-ajakan untuk melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora di Manokwari dan sekitarnya.

Mengenai tanggal 1 Desember 1961, sesungguhnya adalah salah satu moment untuk menunjuk kepada pemerintah Belanda bahwa mayoritas rakyat Papua saat itu hendak berdiri sendiri diatas kakinya sendiri alias merdeka. 

Karena pemerintah Belanda masih berada di Tanah Papua, maka proklamasi tidak bisa terjadi, karena harus seijin Ratu di Den Haag.

Hal yang sama pernah terjadi dalam suasana berbeda di Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Dimana saat itu, di Indonesia, khususnya Jakarta ada pasukan tentara Jepang. Tapi mereka sedang tidak memiliki kekuasaan apapuan, karena baru saja menyerah saat bom atom dijatuhkan pasukan sekutu Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki.

Sementara pasukan tentara Belanda sedang berada di Singapura, karena "dipukul" oleh Jepang. Demikian juga pasukan sekutu sedang berada di luar Pulau Jawa saat itu. Jadi praktis terjadi kekosongan kekuasaan di Jakarta dan Indonesia. Jelas Ch kepada RN 

Inilah moment penting yang dimanfaatkan oleh Ir.Soekarno dan Drs Mohammad Hatta inti membacakan teks Proklamasi. Pembuatan teks proklamasi pun dikerjakan di rumah seorang perwira angkatan Jepang bernama Laksamana Maeda. 

Maka jadilah Indonesia Raya Merdeka ketika itu, 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut jelas beda dengan 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus, Abepura. Dimana terjadi pembubaran oleh aparat keamanan (polisi dan TNI). 

Banyak orang ditangkap dan ditahan, bahkan saudara Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi ditahan dan diproses hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Jayapura dan dipidana sebagai pelaku makar. 

Inilah bedanya dengan Soekarno dan Hatta, meskipun mereka sempat ditangkap dan diajukan ke pengadilan oleh Belanda, tapi tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka, karena Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah Sah dan Diakui dunia. 

Pembelajaran dari kasus Soekarno dan Hatta terkait Proklamasi tersebut menurut saya penting bagi generasi muda asli Papua. Persoalan apakah Papua menjadi bagian dari Indonesia secara legal atau tidak, itu sudah ada pengakuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 serta amanat konsideran menimbang huruf e dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Kemudian dirubah dengan UU RI No.35 Tahun 2008.Yang kemudian menempatian pasal 45 dan pasal 46 dari UU Otsus Papua tersebut yang perlu disikapi dan dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama seluruh komponen rakyat Papua di akhir tahun 2020 ini. Demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua tercinta. Kata Ch Warinussy