SULITNYA KONFIRMASI DENGAN KADINDIKBUD

Soroti Pengelolaan DAK Fisik Pendidikan th. 2020, Alokasi Pembangunan RKB SDN 3 Podosugih KOTA PEKALONGAN,Radar  Nusantara   Pada tahun 2020...

Soroti Pengelolaan DAK Fisik Pendidikan th. 2020, Alokasi Pembangunan RKB SDN 3 Podosugih

KOTA PEKALONGAN,Radar Nusantara 

Pada tahun 2020 SDN 3 Podosugih kota Pekalongan  mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus ( DAK ) fisik sebesar Rp. 370 juta untuk pembangunan dua Ruang Kelas Baru ( RKB ) dua lantai tingkat 2. 

Anggaran yang ada hanya cukup untuk membangun lokal ruang, dengan tanpa penyertaan pembelanjaan perabot pada ruang barunya.

Pengadaan ruang kelas baru merupakan idaman bagi sekolah, karena daya tampung siswa masih memerlukan satu ruang kelas. Dengan Adanya tambahan ruang ini  semua Siswa dapat tertampung dalam ruang kelas sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekolah dapat berjalan lancar.

Hal ini seperti yang disampaikan kepala sekolah SDN 3 Podosugih, Kustini,  bahwa  sekolah  pada tahun 2020,  mendapat RKB dua ruang, yang kini sedang dalam proses penyelesaian. Dengan tambahan ruang akan mampu menampung jumlah siswa, sehingga KBM dapat berjalan   Jelas kepala sekolah.

Hal berikut,  Terkait perabot pengisi ruang, maupun rencana kerja pengelolaan DAK untuk pembangunan RKB dua lantai ini, pihak sekolah tak bisa menjelaskan kepada wartawan yang berusaha menggali data.

Menurut pihak sekolah, ada instruksi dari dinas  Dilarang untuk  berketerangan maupun menjelaskan kepada wartawan bila bertanya mengenai  proyek sekolah.

Dengan ini, pihak sekolah menyarankan untuk langsung kepada dinas yang menangani  . 

" Kami melaksanakan kegiatan pembangunan RKB mengikuti instruksi dinas pendidikan. Oleh karenannya terkait hal tehnis bisa langsung bertanya kepada pihak dinas bagian sarpras. " Jelasnya

Keniatan awak media perlu menggali persoalan  dengan cara berkonfirmasi klarifikasi kepada pihak - pihak terkait ; hal ini ditempuh mengingat muncul dugaan adanya
Beberapa kejanggalan. Adapun yang akan dikonfirmasikan adalah sebagai berikut : 

1. KEGIATAN RKB DUA LANTAI, SDN 3 PODOSUGIH. Sedang melaksanakan Pembangunan Ruang Baru ataukah Rehabilitasi ? Sementar Juknis  memberikan amanat secara tegas tentang matang dalam perencanaan.

2. Jika kegiatan adalah membangun dua ( 2 RKB ), diatas ruang kelas. Maka perlu dipertanyakan tentang aset ruang kelas lama yang ditiadakan

# Pertayaannyanya proses penghapusan aset gedung lama ??
hal ini dipertanyakan, karena ada tanda-tanda  upaya penghapusan aset tidak dilaksanakan oleh dinas.

3. Dipertanyakan tentang spesifikasi cor beton untuk gedung lantai dua. Yang dilaksanakan.oleh P2S. Hal ini dipertanyakan karena baik pelaksana maupun dinas tidak bisa menjelaskan berapa komposisi material dan air.yang harus di olah oleh set mix untuk mendapatkan hasil kekerasan beton bernilai K 200.
Disamping dari hasil pengamatan lapangan yang dikonsultasikan oleh ahli konstruksi, bahwa sang ahli menilai.proses pengecoran tidak direncanakan secara matang baik pengaturan takaran komposisi material, maupun.proses perlakuan hasil mixer. Komentar ahli, ada.kemungkinan spesifikasi tak masuk kategori K 200.

Dipertanyakan, bagaimana Komposisi material per setmix untuk mendapatkan mutu beton K-200..??

4. Kebijakan kedinasan pengelolaan DAK fisik,  direncanakan sebuah Solusi tehnik,  ketika uji cor tak masuk kategori mutu, maka  dilakukan Justifikasi Tehnik dengan penguatan struktur bangunan.

pertanyaannya, menggunakan dana apa untuk melaksanakan justifikasi tehnik berupa penguatan struktur bangunan..??

Jika hal ini terjadi pada SDN 3 PODOSUGIH,  maka kebijakan ini sangat memberatkan P2S, sementara dalam kegiatan ini sekolah tak mampu melengkapi perabot kelas baru karena dana tak cukup untuk membelanjakan perabotnya.

KLARIFIKASI dengan kepala bagian sarpras, tak mendapatkan jawaban yang signifikan. Sementara Kabid sarpras menginstruksikan,  melarang kepala sekolah untuk berkomentar kepada wartawan terkait kegiatan pembangunan sekolah yang didanai DAK.

Oleh karenannya perlu konfirmasi maupun klarifikasi dengan kepala dinas pendidikan  dan kebudayaan kota Pekalongan, Soeroso.

Akan tetapi upaya ketemu dengan kepala dinas sangat sulit ditemui. Baik melalui darat ( ke kantor dinas ) maupun via handphone.

" Bapak sedang rapat, dan tak ada di tempat " kata staf  ruang kepala dinas.

Sementara itu, ditempat terpisah hal ini  ditanggapi serius dari pembina IPJT ( Insan Pers Jawa Tengah ) kota pekalongan, Ahmat Yusub menanggapi dan berketerangan; bahwa masyarakat berhak mendapat informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Akan tetapi dirinya mengakui bahwa hak-hak masyarakat memperoleh informasi ,seperti yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, khususnya Pasal 9, belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, seharusnya tak sepatutnya terjadi jalan buntu sebuah sumber informasi dari kedinasan, hal ini bila ditinjau dari tugas kewenangannya sebagai eksekutor anggaran. Oleh sebabnya penjelasan terkait pengelolaan anggaran negara seharusnya dapat dikabarkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil pembangunan dari uang rakyat yang dipungut pajaknya. (Ifan-Win)