Warinussy Kritik TPGF Bentukan Presiden Jokowi untuk Kasus Kematian Pendeta Yeremias

Papua Barat,RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mengkritik langkah Presiden RI Jo...

Papua Barat,RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mengkritik langkah Presiden RI Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dugaan pembunuhan terhadap korban almarhum Pdt Yeremias Zenambani di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. 

Kritik saya di dasar pada amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Yang mana diberi peluang utama dan pertama kepada Komisi Nasional(Komnas) HAM untuk bekerja dalam menyelidiki kasus kematian Pendeta Yeremias tersebut. 

Adapun alasan Komnas HAM mesti diberi kesempatan pertama adalah karena indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran HAM Berat sebagai dimaksud dalam amanat pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 tersebut. 

Pembentukan TPGF oleh Presiden sama sekali tidak mempertimbangkan amanat UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Juga UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Padahal jelas Komnas HAM RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang semestinya mendapat kesempatan pertama melakukan penyelidikan (investigasi) atas kasus kematian Pendeta Zenambani tersebut.

Dengan tidak melibatkan Komnas HAM, maka Komnas HAM menurut saya perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya di dalam UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk bekerja menyelidiki kasus Pendeta GKII tersebut berdasarkan amanat pasal 18 UU RI No.26 Tahun 2000. Kata Ch.

Tuti