Akhlanudin : Ilmu Patah Leher.

Beltim,RN. Ketika seseorang sudah terdesak karena kasus hukum yang menjerat nya, timbulah satu kalimat, mereka menyebut diri nya di krimanli...

Beltim,RN.

Ketika seseorang sudah terdesak karena kasus hukum yang menjerat nya, timbulah satu kalimat, mereka menyebut diri nya di krimanlisasikan, saya sendiri lebih cenderung menyebut nya sebagai  ILMU PATAH LEHER mari kita simak pengertian kriminalisasi ini, Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana  atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah  Kompleksitas kriminalisasi terletak pada begitu banyak faktor yang terkait, dan perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, dan di antara faktor-faktor tersebut adakalanya terdapat perbedaan yang sangat tajam. Kompleksitas itu berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, dimana jenis perbutan yang dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan neteral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat.

Kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia. Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (primum remedium) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumeninstrumen pengaturan yang tersedia.

Menurut Akhlanudin Sekjen LBH Peta DKI Jakarta,Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah, yakni  : 

Pertama, kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. 

Kedua, kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, asas penting yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi adalah asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan di muka hukum. 

Akhirnya, kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam kriminalisasi meliputi: perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat, kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang dikriminalisasi, keseimbangan antara sarana dan hasil atau manfaat yang diperoleh melalui kriminalisasi, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan dan aparatur penegak hukum menegakkan perbuatan yang dikriminalisasi.

Jadi kasus Patah leher dengan kata “kriminalisasi” adalah tidak ada dalam rujukan kasus yang menimpa Tim Ses Pasalon tertentu di Belitung Timur, Jadi, apa sesungguhnya pengertian kriminalisasi? Apa bedanya dengan over kriminalisasi dan dekriminalisasi? Kriminalisasi berasal dari kata kriminal, artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum pidana. Kriminalisasi ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR melalui produk undang-undang maupun peraturan daerah.

“Jadi, kalau ada yang bilang saya dikriminalisasi sebenarnya adalah tidak tepat karena proses kriminalisasi ada di level undang-undang dan legislasi,”kata Akhlanudin alias kik Dudung.(Jphp)