Kades Bakaran Wetan Juwana Kerjakan Proyek Swakelola Dengan Rekanan

Pati, RN Kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa karena adanya peluang niat dan kesempatan, peluang itu ada karena minimnya kontrol masyar...

Pati, RN

Kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa karena adanya peluang niat dan kesempatan, peluang itu ada karena minimnya kontrol masyarakat.

“Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa, karena hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,.

Hal ini sangat di sayangkan oleh pernyataan Kades Bakaran wetan (26/11) saat diklarifikasi oleh team media RN, terkait kegiatan proyek pengasapalan yang tidak berpapan nama dan terkesan asal-asalan. 

Berikut pernyataan Kades melalui pesan WA ke Biro RN Pati, "Benar kami Pemerintah Desa baru saja selesai melksanakan pembangunan pengaspalan jalan. Maaf yg benar RT004 RW001 dan RT 002 RW 002.

Pekerjaan pengaspalan ini baru dilaksanakan semingguan melalui dana Bantuan keuangan Kabupaten APBD Kabupaten Pati Tahun 2020.

Anggarannya memang baru cair dan langsung kami kerjakan, bisa dicek di Kabupaten "jelasnya. 

Untuk yang di wilayah RT 002 RW 002 ada pengaspal sedikit agar jalan desa dan jalan Kabupaten tidak njomplang"kata Kades.

Karena akibat pembangunnan jalan Kabupaten sehingga harus diratakan. 

Sedangkan sumber dari Dana Desa Tahap tiga,baru cair juga bulan ini. 

Kesemua pembangunan  Insyaallah kami laksankan sesui prosedur yg berlaku. Dari perencanaan sampai pelaksanaan. Begitu dana cair langsung kita kerjakan. BPD ikut mengawasi, Lembag2 Desa dan warga juga ikut mengawasi.

Untuk masalah papan proyek pasti kita pasang. Ini masih proses pemesanan.

Kalau utk transparansi, monggo diklarifikasi ke BPD, Lembaga2 Desa dan masyarakt. Insyaallah kami selalu trasparan. 

Terkait pekerjaan yang di duga asal-asalan, kami sudah menjalankn sesuai prosedur, masing-masing pemerintahan Desa dan lembaga kami libatkan sesuai porsinya masing-masing .

Namun saat ditanyakan sistem pekerjaan, Kades diakui bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh rekanan berinisial BR, sebagai pemborongnya. 

Jelas ini tidak sesuai dengan pernyataan menteri Desa, Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerjakan proyek dana desa. Dana desa hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara swakelola.

Karena fakta di lapangan dari pengakuan masyarakat dan pengamatan media, jelas jelas di kerjakan rekanan BR tanpa melibatkan masyarakat setempat *_.(Team RN Pati)_*