Oknum Kades dan TPK di Duga Potong Anggaran Rehabilitasi RTLH Desa Tapos

Kabupaten Bogor, Radar Nusantara . Sungguh miris bantuan anggaran rehabilitasi RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni) yang di kucurkan dari APBD Kab...

Kabupaten Bogor, Radar Nusantara. Sungguh miris bantuan anggaran rehabilitasi RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni) yang di kucurkan dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 kuat dugaan di potong Oknum Kepala Desa dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor. Saat di temui awak media Kepala Desa Tapos Ratma Wijaya, S.Pd dan Ketua TPK H. Rustam mengatakan, tahun 2020 Desa Tapos mendapatkan bantuan Rehabilitasi  RTLH sebanyak 15 unit sudah selesai di laksanakan semuanya.

 Ratma Wijaya selaku Kepala Desa Tapos menjelaskan, untuk anggaran RTLH per unit nya mendapatkan 15 juta rupiah dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Saya berikan kepada Ketua TPK 13 juta rupiah per unit sisanya 2 juta rupiah untuk pajak dan administrasi, jadi total 13 juta di kalikan 15 unit RTLH saya berikan kepada Ketua TPK, ungkap Ratma kepada awak media ,Kamis (19/11) di ruangan kerjanya. Rustam pun mengatakan , benar Pak Kades memberikan kepada saya 13 juta rupiah per unit nya untuk merealisasikan rehabilitasi RTLH sebanyak 15 unit atau KPM( Keluarga Penerima Manfaat).Lanjut Rustam, teknis nya saya berikan kepada KPM  dalam bentuk bahan material dan ongkos tukang ( 2 juta rupiah per unit nya ) total 11,5 juta rupiah untuk satu rumah, jelasnya. Hasil investigasi awak media kepada penerima bantuan RTLH di RT 5 ,RW 2 Kampung Hajere Kaler Desa Tapos Kecamatan Tenjo sungguh miris, anggaran material yang di terima hanya di kisaran 8 juta rupiah di tambah ongkos tukang 2 juta, total bahan material dan ongkos tukang hanya di kisaran 10 juta rupiah per KPM ,jelas sekali sangat bertolak belakang dengan pernyataan Rustam. 

Program Pemerintah Kabupaten Bogor telah di tercoreng oleh perbuatan Oknum Kades dan TPK Desa Tapos, seharusnya mereka membantu masyarakat yang tidak mampu, malah sebalik nya, seenaknya memanfaatkan jabatan jabatan memotong anggaran RTLH demi memperkaya diri sendiri. Sangat jelas dari hasil wawancara awak media, Kepala Desa Tapos Ratma Wijaya mengatakan, anggaran 15  juta rupiah di potong olehnya 2 juta,  berikan kepada Ketua TPK  13 juta rupiah .Rustam selaku Ketua TPK pun memotong lagi sebanyak 1,5 juta dan pengakuannya yang di salurkan hanya 11,5 juta per KPM. 

Jelas sekali mereka bersekongkol memotong hak masyarakat tidak mampu untuk kepentingan pribadi. Kepada Bupati Bogor  dan Pihak Kejaksaan haraf segera menindak para Oknum  Kades dan TPK Desa Tapos Kecamatan Tenjo yang terang - terangan menyunat bantuan anggaran RTLH. (@N)