Peraih Penghargaan HAM Internasional desak Presiden copot Kapolres Merauke dan Kapolda Papua.

Papua Barat,RM Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia yang pernah meraih Penghargaan Internasional John Humphrey award tahun ,2005 di...

Papua Barat,RM

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia yang pernah meraih Penghargaan Internasional John Humphrey award tahun ,2005 di Canada, Yan Ch Warinussy mendesak Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji yang telah bertindak arogan dan sewenang-wenang memborgol, menangkap serta menahan staf ahli Majelis Rakyat Papua (MRP) atas nama Wensislaus (Wens) Fatubun bersama sejumlah anggota MRP lainnya di Merauke, Rabu (18/11). 

Tindakan Kapolres Merauke tersebu benar-benar sistemati dan terencana untuk mempermalukan pimpinan dan anggota MRP sebagai sebuah lembaga resmi negara yang ada di wilayah Tanah Papua sebagai sebuah negeri berstatus otonomi khusus.

Sebagai seorang Advokat dan Pimpian Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya telah menerima laporan dari relawan di Merauke bahwa Kapolres Merauke telah mengabaikan langkah persuasif yang dilakukan oleh pimpinan Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP untuk bertemu, guna menjelaskan rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga masyarakat Papua di 4 (empat) kabupaten di Merauke raya, yaitu Merauke, Boven Digul, MAPPI dan Asmat.

Malahan Kapolres Merauke pada saat bersamaan nampak berada bersama Bupati Merauke menerima aspirasi sekelompok masyarakat yang melakukan aksi menolak RDP MRP dan Orang Asli Papua (OAP) tersebut. Salah satu anggota MRP Yang Mulia atas nama Amatus Ndatips juga diborgol dan ditangkap atas perintah Kapolres Merauke saat itu. 

Sehingga seluruh rencana kegiatan MRP dalam rangka melaksanakan RDP di Merauke menjadi terhambat. Tindakan Kapolres Merauke ini diduga keras terjadi akibat adanya Laporan Badan Intelijen Negara (BIN) yang bersifat rahasia. Yaitu laporan yang dikirim kepada sejumlah pihak bernomor : R/052/X/2020, tanggal 29 Oktober 2020. 

Di dalam surat berperihal antisipasi kerawanan RDP dan RDPU oleh MRP dan MRPB tersebut, ditanda tangani Kepala BIN daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, SE. Laporan ini sesungguhnya sangat mengkhawatirkan akan adanya upaya menggiring opini rakyat Papua menolak keberlanjutan otonomi khusus versi intelijen. 

Padahal sejatinya otonomi khusus yang diundangkan dengan UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut tidak pernah berakhir atau berlanjuta, juga tidak ada otsu jilid 1 atau jilid 2 dan seterusnya. 

Otonomi Khusus sesuai aturan perundangannya akan tetap berlanjut. Soal referendum, itu bukan merupakan sesuatu yang seperti membolak balik telapak tangan saja. Sebab prosedur dan mekanisme bernegara di republik ini  sudah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945.

Sehingga kekuatiran tersebut sesungguhnya sangat berlebihan dan terkesan bodoh, sebab bisa berakibat pada adanya pengedepanan cara-cara represif oleh Kapolres Merauke dan jajarannya dalam memperlakukan para anggota MRP yang Mulia bersama staf ahli dan staf administrasinya yang sedang menjalankan persiapan pelaksanaan RDP tersebut. Jelas Ch 

Oleh sebab itu, Yan Ch Warinussy mendesak Presiden RI Joko Widodo melalui Kapolri segera menarik seorang AKBP Untung Sangaji dari jabatan Kapolres Merauke dan menempatkan seorang Kapolres yang lebih mengedepankan cara-cara demokratis dan soft dalam menyikapi perkembangan aspirasi rakyat Papua. 

Juga Presiden semestinya memberhentikan Irjen Pol.Drs.Paulus Waterpauw dari jabatan selaku Kapolda Papua, karena tidak mampu memberi arahan yang baik bagi bawahannya seperti Kapolres Merauke dalam menyikapi situasi yang tidak mempermalukan sesama lembaga negara seperti Polri dan MRP di Tanah Papua. 

Sudah sepatutnya Irjen Pol.Waterpauw ditarik kembali ke Mabes Polri dalam waktu dekat ini. Dibutuhkan ketegasan Presiden Jokowi dalam menyikapi secara arif dan bijaksana situasi sosial politik di Tanah Papua yang lebih memerlukan pendekatan dialogis, dari pada terus menerus mengedepankan model pendekatan keamanan semata. Kata Ch Warinussy.

Tuti