Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Parimo,Gelar Rapat Kerja Daerah Pengurus Daerah Kabuparen Parimo Tahun 2020

Parigi Moutong,Radar Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Kerja ...

Parigi Moutong,Radar Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Kerja Daerah bersama Pengurus Daerah Kabupaten Parimo yang digelar DiDesa Sidole Kecamatan Siniu 30/12/2020. 

Rapat Kerja Daerah AMAN Kabupaten Parigi Moutong itu dihadiri sejumlah Pengurus AMAN Sulteng,Pengurus Harian AMAN Kabupaten Parimo,Ketua LBH STI HAM Kabupaten Parimo Hartono,SH,MH,Ketua Aman wilayah Sulteng Asran Dg.Patompo dan Komunitas Masyarakat  Adat yang ada didaerah itu. 

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Parigi Moutong Salimun Mantjabo,SH dalam sambutanya mengatakan Rapat kerja daerah ini,adalah membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Parimo Tentang Perlindungan dan Pengakuan hak-hak masyarakat Adat Parimo. 

Dia menjelaskan melihat Komunitas masyarakat Adat yang ada di Nusantara ini,sebagian sebagian besar yang ada komunitas masyarakat Adatnya telah membuat Peraturan Daerah,sehingga hal itu menjadi moment untuk konsen kita sehingga harus dilakukan dan dibuat Perda 

Tujuanya adalah agar Negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah bisa memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat Adat itu sendiri,karena itu kata Salimun sebelum NKRI ini berdiri telah terjadi kesepakatan antara mayarakat Adat dan Negara yang diwakili oleh Pemerintah terhadap perjanjian yang luhur itu. 

Lanjut Salimun menegaskan sehingga hak-hak kita selaku masyarakat Adat seakan-akan dikebiri bahkan dihilangkan,padahal selama komunitas masyarakat Adat sudah diatur didalam Konstitusi kita yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat,dimana selagi itu masih eksis maka Negara memberikan garansi terhadap masyarakat dalam rangka pengelolaan dan penggunaan apa yang terkandung baik didalam perut bumi maupun diatas perut bumi ini. 

Dia mencontohkan seperti pengelolaan tambang,pengelolaan hutan semestinya ketika itu berada pada  komunitas masyarakat adat maka negara harus memberikan jaminan pengakuan terhadap masyarakat adat. 

Untuk mendapatkan Legalitas payung hukum kita dapat berkoordinasi kepada pegiat hukum yang ada untuk membuat draf kita jadikan resolusi untuk disepakati dan hasilnya kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Legislatif untuk mendesak pada Tahun 2021 usulan Raperda kita masuk didalam Badan Legislasi untuk diperioritaskan untuk dibahas dijadikan sebuah Peraturan Daerah.dan selanjutnya AMAN Sulteng tetap mendorong RUU Perlindungan dan Pengakuan hak hak masyarakat Adat di pusat yang mana telah masuk dibadan Legislasi pada Tahun 2020"ungkapnya. 

Sidik Usman Hamzah