ASN di Pedalaman Kotim Butuh Perhatian Pemda Kotim.

SAMPIT, RN Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sungguh memprihatinkan. ...

SAMPIT, RN

Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sungguh memprihatinkan. Terutama guru dan petugas kesehatan yang selama ini menjadi pahlawan dalam rangka mencerdaskan dan anak-anak di pedalaman dan berjuang untuk menjaga kesehatan masyarakat Kotim. Namun jika berbicara mengenai perhatian dari pemerintah kepada guru guru dan tenaga kesehatan di pedalaman itu, sangat miris. Karena sangat kurang mendapatkan perhatian, seakan-akan mereka dibuang ke tempat yang jauh. 

“Untuk gajih, mereka sama nilainya dengan yang di kota. Tapi untuk tunjangan, mestinya harus dibedakan. Karena mereka juga tidak mungkin seumur hidup tinggal di desa untuk bertugas, dan tidak mungkin mereka tidak boleh datang ke kota untuk berurusan baik itu menyangkut kerja maupun urusan keluarga dan lain sebagainya,” ucap Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi di Sampit, Kamis (3/12/2020). 

Hal-hal seperti itu, lanjutnya, harus pula diperhatikan pemerintah. Bayangkan saja ASN di  Desa Tumbang Gagu, misalnya pergi ke Sampit mereka menggunakan uang pribadi mulai dari menyewa kelotok hingga melewati jalur darat, biayanya cukup tinggi. Bahkan bisa memakan separoh lebih dari gajih mereka. 

Dia juga mengungkapkan, Anggota DPRD Kotim melaksanakan reses ke desa tersebut, juga menggunakan anggaran pribadi, agar dapat bertemu dan menyapa masyarakat di perdesaan tersebut. Tidak cukup satu atau dua kali menyewa kelotok. Oleh sebab itu, dengan kejadian baru-baru ini di mana ada ASN yang akan dipecat karena meninggalkan tugas, diharapkan kepala daerah harus bijak dan menelusuri dulu guna mengetahui apa penyebabnya. 

“Saya pikir tidak semudah itu memberhentikan seseorang dari ASN. Perlu jadi cacatan kita ke depan, supaya ASN di pedalaman itu betah bekerja, harus dibarengi dengan insentif ataupun tunjangan dan fasilitas pendukung. Saya juga minta Bupati Kotim supaya berhati-hati mengambil keputusan, karena ini menyangkut hajat hidup seseorang,” tutur Abadi. 

Dia juga berharap kepada ASN di Kotim terutama mereka yang ada di pedalaman, supaya tidak perlu takut dan ragu untuk menyampaikan aspirasinya ke lembaga dewan, karena itu dilindungi undang-undang. Apa saja kendala mereka selama ini dalam bertugas, supaya tidak ada lagi ASN ASN yang lari dari tugasnya. 

“Sepanjang itu bisa dibantu, kita akan pikirkan ke depannya nanti supaya ASN ini bisa betah bertugas. Saya sarankan kepada kepala daerah, sebaiknya panggil dulu yang bersangkutan dan lakukan pembinaan. Karena ini beda kasusnya jika ASN berbuat kriminal atau menyangkut kasus korupsi, narkoba, itu wajib dipecat. Nah, ini hanya tidak bertugas saja. Sebaiknya panggil dulu yang bersangkutan, berikan SP (surat peringatan) dan pembinaan saja,” pungkas Abadi. 

(Joe)