GTPP Covid - 19 Kabupaten Karawang Terlihat Kerepotan Dalam Mengatasi Wabah Diakhir Tahun 2020

Karawang, Radar Nusantara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (GTPP Covid - 19) Kabupaten Karawang terlihat kerepota...

Karawang, Radar Nusantara

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (GTPP Covid - 19) Kabupaten Karawang terlihat kerepotan dalam mengatasi wabah diakhir Tahun 2020 sekarang. Pasalnya, peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid - 19 setiap harinya terus meningkat. Sehingga hal tersebut mengharuskan GTPP membuat strategi baru dalam upaya menekan laju penularan.

Selain Bupati Karawang selaku Ketua GTPP melakukakan penutupan keluar masuk Karawang, Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, H. Acep Jamhuri selaku Ketua Harian GTPP juga sudah membuat strategi baru, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Ketua Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (Ormas LMP) Marakas Cabang Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi mengapresiasi langkah GTPP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

Aktivis senior Karawang ini mengatakan, "Upaya Bupati bersama seluruh jajaran GTPP Karawang, sudah sangat optimal. Berbagai langkah dan cara dilakukan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk keselamatan rakyatnya. Sebagai pemimpin yang amanah, tentunya sudah menjadi kewajiban beliau,"

"Maka tidak salah ketika ada kalangan pemerhati dari masyarakat mempersoalkan unsur Pemerintahan yang malah bertentangan dengan Bupati dan GTPP. Seperti halnya mereka yang membuat kegiatan atau menggelar rapat diluar kota," Ungkapnya.

"Bukan hanya satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja yang diketahui melakukan langkah bertentangan dengan Bupati. Tetapi ada beberapa yang terdeteksi oleh publik, dan yang terbaru serta sedang jadi trending topik pemberitaan soal rapat Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang," Terang Awandi.

"Acaranya sih memang acara anggota Dewan, tapi kan yang memfasilitasinya Sekretariat Dewan (Setwan) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Sebagai bagian dari unsur birokrat, semestinya Sekwan DPRD Karawang bisa memberikan masukan kepada unsur pimpinan DPRD dan anggota Bamus. Untuk sementara tidak perlu melakukan kegiatan rapat diluar kota, apa lagi hotel," Sesalnya.

"Persoalannya, sudah banyak contoh kasus terjadi klaster baru setelah pulang dari kegiatan diluar kota. Kenapa tidak bersabar dulu sih? Sampai kondisi benar - benar stabil. Unsur Kesekertariatan Dewan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, harusnya dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Ya pantas saja kalau masyarakat ikut ngeyel, karena ASN dan wakil rakyatnya juga ngeyel," Tandas Awandi.

"Setelah saya perhatikan, khususnya kinerja Sekwan DPRD Karawang. Untuk urusan administrasi dan keuangan, memang lumayan bagus. Tapi kok sepertinya kaku dalam berkomunikasi, baik dengan internal anggota DPRD, mau pun dengan pihak lain," Ujarnya.

"Selain permasalahan sekarang, beberapa waktu lalu ketika bergulirnya sampai digelarnya paripurna interpelasi kepada Bupati. Saya sudah menilai, memang Sekwan sekarang ini kaku dalam mengkomunikasikan anatara Legislatif dan Eksekutif. Padahal sebagai Sekwan, memiliki fungsi fasilitasi antara DPRD dengan Pemkab," Kata Awandi.

"Saya rasa kalau terfasilitasi, tidak akan kejadian, apa lagi sampai digelarnya paripurna interpelasi. Toh waktu itu beberapa Fraksi yang menggulirkan interpelasi, hanya meminta kejelasan Pemkab perihal anggaran Covid. Saya anggap kalau terfasilitasi dengan baik, cukup dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tanpa harus ada interpelasi," Ulasnya.

"Karena saya memandang, fungsi Sekwan bukan hanya mengurusi urusan administrasi saja. Tapi fungsi fasilitasi lebih utama, sebab untuk urusan administrasi, ada para Kepala Bagian (Kabag), para Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan staf. Tidak sepenuhnya oleh Sekwan," Jelas Awandi.

"Atas dasar beberapa hal tersebut, saya anggap Bupati dan Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) sudah waktunya mengevaluasi kinerja Sekwan. Bila perlu segera ganti, saya khawatir ke depannya kembali terulang hal - hal yang membuat repot Bupati selaku pimpinan daerah. Iya kalau masalahnya telak, kalau ternyata cukup fasilitasi saja, tapi sampai interpelasi kan kebangetan," Pungkasnya. ( par )