LP3BH Konsisten Dorong Pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM PB.

Manokwari, RM Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari akan terus mendorong berdirinya Perwakilan Kom...

Manokwari, RM

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari akan terus mendorong berdirinya Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Manokwari, Provinsi Papua Barat dalam tahun 2020 yang tinggal 15 hari lagi akan berakhir. 

Memasuki tahun 2021, LP3BH akan terus membangun komunikasi intensif dengan Gubernur Papua Barat dan jajaran instansi teknis terkaitnya, guna mewujudkan harapan tersebut. 

Hal ini terungkap dari Rapat Akhir Tahun LP3BH, Rabu (16/12) yang dipimpin Advokat Yan Christian Warinussy sebagai Direktur Eksekutif beserta seluruh stafnya berkenaan dengan itu, LP3BH sepanjang 2 (dua) tahun terakhir (2019-2020) telah melakukan program pendampingan dan pendidikan hukum kritis bagi masyarakat korban dugaan pelanggaran HAM di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. 

Juga di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong serta Kabupaten Fakfak. Selanjutnya LP3BH juga telah melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan. 

Sekaligus dijelaskan kepada Gubernur mengenai rencana pembentukan perwakilan Komnas HAM Papua Barat di Manokwari sesuai amanat pasal 45 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Serta bagi Provinsi Papua Barat sebagaimana diakui dan diatur di dalam UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU. 

Berkenaan dengan itu, maka LP3BH juga sudah terlibat dalam diskusi terfokus mengenai pembentukan Perwakilan Komnas HAM Papua Barat dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam beberapa event publik sepanjang tahun 2018-2020 ini.

Sehingga diharapkan dalam waktu dekat sesuai amanat pasal 45 UU Otsus Bagi Provinsi Papua dan UU No.35 Tahun 2008, Gubernur Papua Barat dapat menerbitkan Surat Keputusan mengenai perlunya dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat.

Tim ini perlu mempersiapkan langkah-langkah penting dari aspek teknis operasional, termasuk penganggarannya. Tim ini bekerja langsung di bawah koordinasi dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Tuti