MEDIASI SENGKETA LAHAN PASAR BELUM NEMUIN TITIK TEMU

MASYARAKAT BUMIRESTU DAN  TUMENGGUNG CAHYA MARGA SEPAKAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI PILKADA 2020 LAMPUNG Selatan, RN Pemerintah Kabupaten L...

MASYARAKAT BUMIRESTU DAN  TUMENGGUNG CAHYA MARGA SEPAKAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI PILKADA 2020

LAMPUNG Selatan, RN

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Mengambil langkah untuk Memediasi permasalahan sengketa lahan pasar Desa Bumirestu kecamatan Palas Kamis, 3/12/20. 

"Menghadirkan, Ir Priyanto Putro Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Thomas Amrico Kepala Badan Kesbangpol, Ahmad Kurniawan dari BPN selaku Kasi Sengketa dan Konflik , Camat Palas Rika Wati S.STP.MM, Danramil Palas Kapten Inf Imron Nata, Andy Yunara SH. Kasat Intelkam polres, 

Pemerintahan Desa Bumirestu beserta tokoh masyarakat, dan Pihak Tumenggung Cahya Marga, Di Aula Badan Kesbangpol kabupaten lampung selatan. 

"Indawan,NS , ketua Investigasi DPP GML yang mendampingi sekaligus kuasa dari masyarakat Desa Bumirestu terkait sengketa pasar, Menyampaikan apa yang menjadi permohonan masyarakat Desa bumirestu ada dua poin" yang pertama , Bahwa masyarakat Desa bumirestu menginginkan kepastiaan hukum terhadap pemerintah untuk mengembalikan lahan pasar kembali ke fungsinya yaitu pasar milik Desa, yang kedua'  mereka meminta sertifikat atas nama Temenggung cahya marga Di Batalkan dan ini harus di tuangkan dalam bentuk tertulis secara jelas.

'Bahwasan nya Pembatalan Sertifikat dapat dilakukan diluar mekanisme peradilan yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri/Kepala BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Mekanisme ini diatur pada Pasal 110 jo Pasal 108 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Adapun dasar permohonan dapat dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitannya, sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107., karna kami menjaga  kondusifitas dan kami Masyarakat patuh dengan peraturan undang undang."Pungkasnya.

 'R Ahmad kurniawan s.kom selaku Kasi Sengketa dan Konflik di BPN menyampaikan dasar hukum kita berkerja ada aturannya yaitu peraturan presiden khususnya sengketa konflik ada pengaturan mentri Agraria nomor 11tahun 2016 itu tentang penyelesaian sengketa dan konflik lalu seperti yang masyarakat bumirestu pinta itu sudah saya katakan ke pak kades yang namanya sertifikat itu sudah tidak dapat digunakan baik dalam bentuk jual beli maupun di anggunkan dalam bentuk apa pun.

'Kalau nanti setelah di analisis ada dua hal hal yang pertama cocok kita terbitkan hal yang kedua tidak cocok silahkan menuntut lewat jalur hukum, jadi nanti setelah keluar surat dari kakanwil provinsi lampung itu nanti akan ada jawaban karna berdasarkan nomor 11tahun 2016 BPN sudah lakukan masalah sertifikat itu terbit PTSL artinya Clear untuk membatalkan itu yang berhak kanwil dan kementrian Agraria."Lanjutnya.

"Sementara Thomas Amrico menyampaikan , untuk hari senin lusa (7/12/2020), kepala Desa serta perwakilan GML kuasa dari masyarakat Desa Bumirestu Akan bertemu dengan Plt Kakan BPN  lamsel Rustam  dan disitu bisa tau sampai dimana prosesnya dalam mediasi pemerintah dengan Kakanwil Provinsi Lampung , Dengan demikian kesepakatan untuk kedua belah pihak agar menjaga situasi kondisi pilkada 2020 di lampung selatan kondusif.

(Kim)