Pemkab Kotim Perlu Bangun Pabrik Pengelolahan Sawit Sendiri, Untuk Selamatkan Petani Sawit

SAMPIT,RN Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus mengatakan, membangun pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri adala...

SAMPIT,RN

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus mengatakan, membangun pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri adalah juga untuk menyelamatkan petani lokal dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, sudah ada peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukumnya. 

“Kita sudah ada dasar hukumnya berupa perda. Jadi, tinggal bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lalu bangun pabriknya yang besar. Jangan tanggung-tanggung,” kata Parimus di Sampit, Jumat (4/12/2020). 

Kotim, terang Parimus, sudah memiliki Perda tentang BUMD Bidang Usaha Pengelola Hasil Perkebunan. Pembangunan PKS sudah seharusnya dilakukan, karena potensinya sangat besar di Kotim. Sektor ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD. Manfaat pembangunan PKS tersebut untuk menyelamatkan petani kelapa sawit lokal. 

“Pabrik ini nantinya dapat membantu petani lokal untuk menjual hasil panen kebun sawitnya secara mudah, tidak seperti yang terjadi sekarang. Untuk itu, saya meminta pemerintah daerah tidak takut gagal. Jika belum mampu mandiri, maka BUMD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga,” harap Parimus. 

Perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit, harapnya, tidak perlu takut tersaingi dengan PKS yang akan dibangun pemerintah daerah. Karena targetnya adalah hasil sawit milik petani rakyat, sehingga tidak mengganggu perusahaan. 

“Kita harus menjaga dan mendorong investasi perusahaan swasta, tapi masyarakat juga harus kita selamatkan. Jangan seperti dulu, Kotim merupakan daerah penghasil kayu terbesar di Indonesia, tapi kita dapat apa? Makanya potensi perkebunan sawit yang besar ini juga harus memberikan manfaat bagi rakyat dan daerah,” kata Parimus. 

Dia menyebut, perkebunan kelapa sawit di Kotim selama ini belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap daerah. Mengingat kontribusinya justru lebih banyak masuk ke pemerintah pusat. “Ini adalah peluang di depan mata dan kita sudah punya dasar hukumnya. Ini bukan cuma bicara keuntungan, tapi juga upaya menyelamatkan petani sawit kita. Kita jangan mengemis kepada perusahaan swasta. Kita harus mandiri, karena potensinya sangat besar,” katanya. 

Data sementara, saat ini ada 1.800 petani kelapa sawit rakyat dengan total luas kebun mencapai 22.000 hektar. Jumlah riil di lapangan dipastikan lebih besar, karena petani sawit rakyat yang terdata baru di Kotim, sekitar 60 persen.(Joe)