SPK CV.Nuri Abadi Jaya Pindah Tangan

Bekasi, RN Terkait SPK CV.Nuri Abadi Jaya yang diduga pindah tangan ke Tangan oknum Anggota Dewan DPR-D Kabupaten Bekasi, ini adalah tanggun...

Bekasi, RN

Terkait SPK CV.Nuri Abadi Jaya yang diduga pindah tangan ke Tangan oknum Anggota Dewan DPR-D Kabupaten Bekasi, ini adalah tanggung jawab Edi Supriyadi sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dengan Kabag Unit Lelang Pelayanan (ULP), Beni Saputra terjadinya indikasi penyerobotan SPK CV. Abadi Jaya oleh oknum Anggota Dewan DPR-D Kabupaten Bekasi.

Wartawan radarnusantara.com saat menghubungi Ajat Sudrajat melalui Telepon Celluler bahwa dirinya mengatakan, SPK bukan Dinas yang mengeluarkan, coba tanyakan ke Bagian ULP karena ULP yang mengeluarkan SPK tersebut," kata Ajat Sudrajat.

Saat dihubungi melalui Chating WhastApp terkait pemberitaan SPK diduga diserobot Anggota Dewan, Kabag ULP,"Beni Saputra mengatakan, kok ULP ? paket tersebut adanya di Dinas," kata Beni.

Beni Saputra sebagai Kabag ULP menjelaskan, bahwa yang benar kegiatan tersebut ada di Dinas, yang mengeluarkan SPK juga Dinas, Pegawai Kami hanya diminta bantuan Personil sebagai PPK oleh Dinas, jadi kalau nanyak ke Saya sebagai Kabag ULP tidak tepat," jelas Beni Saputra melalui WhastApp.

Jasa Kontraktor bernama Andri mengatakan, bawah SPK CV.Nuri Abadi Jaya diduga telah di serobot oleh kaki tangan oknum Anggota Dewan dan diri nya menyesalkan perilaku oknum Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi yang ikut bermain poryek APBD, hal ini sudah menyalahi aturan, bahkan diindikasikan telah menyalah gunakan Jabatan dan Wewenang sebagai Anggota DPRD," kata Andri. 

Andri, selaku Jasa Kontraktor menegaskan bahwa dirinya sangat menyesalkan ada oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga ikut terlibat bermain proyek APBD di Dinas," tegas Andri.

"Karena proyek milik Perusahaan CV. Nuri Abadi Jaya sebagai pemenang e-katalog dengan kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Alamanda Regency di Rt.011/Rw.21 Jalan Cempaka dengan nilai Anggaran Rp, 62.369.016,56. begitu Kami meminta kegiatan tersebut, kok tidak diberikan, karena menurut pengakuan Ajat bahwa SPK itu sudah diambil anak buah Dewan Lydia Fransisca kata Ajat," terang Andri.

Andri memaparkan, bahwa Direktur CV.Nuri Abadi Jaya meminta SPK tersebut malah pihak dari oknum Anggota Dewan meminta uang kisaran Rp, 6 juta sampai Rp10 juta untuk biaya pengganti SPK,” papar Andri. 

"Jika pihak CV. Nuri Abadi Jaya tidak sanggup memenuhi permintaan uang sebesar Rp 6 juta hingga Rp10 juta, maka SPK akan dialih tangankan ke pihak Kontraktor lain," ungkap Andri.

Dengan kejadian SPK CV.Nuri Abadi Jaya berpindah tangan ke Oknum Anggota Dewan, maka Kepala Dinas. 

Disperkimtan Edi Supriyadi dan Kabag ULP Beni Saputra harus dapat mempertanggung Jawabkan SPK tersebut. 

( Jul )