Tiga Raperda Inisiatif Dewan, Ini catatan Bupati

LOMBOK TIMUR(NTB), RN Tiga raperda inisiatif dewan selasa (8/12) ditanggapi Bupati pada sidang Paripurna II masa sidang III Dewan Perwakilan...

LOMBOK TIMUR(NTB), RN

Tiga raperda inisiatif dewan selasa (8/12) ditanggapi Bupati pada sidang Paripurna II masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur. ada tiga raperda yang menjadi kesepakatan dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 yaitu raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, raperda tentang pembangunan induk pariwisata daerah kabupaten Lombok timur tahun 2020- 2025, dan raperda tentang raperda pembatasan timbulan sampah plastik.

Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD, Forkopimda,Sekretaris daerah dan kepala OPD lingkup pemerintah kabupaten Lombok Timur bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Lotim.

Bupati mengaku saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi petani, padahal Lombok timur termasuk pada daerah lumbung pangan, dan pembangunan pertanian merupakan prioritas utama meningkatkan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Oleh karenanya Bupati menilai regulasi tentang pertanian ini sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, pemberdayaan petani, agar tercipta sinergi yang berkelanjutan dan menumbuhkembagkan pembiayaan petani yang melayani kebutuhan usaha tani.

Berkaitan dengan rancangan raperda rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten Lombok timur tahun 2020- 2025 bupati memberikan sejumlah catatan yaitu pemerintah menilai perlunya penyempurnaan khususnya terkait teknik penyusunan peraturan perundang- undangan nomor 12 tahun 2011. Di jelaskan masih ditemukan beberapa dasar hukum yang merupakan peraturan perundang- undangan  yang sudah tidak berlaku, seperti UU nomor 32 tahun 2004. Bupati jug menyinggung soal format penulisan yang belum sepenuhnya mengacu pada teknik penyusunan peraturan perundang- undangan. Juga prosedur penyusunan dokumen rencana induk dan indikator yang belum dilengkapi. 

Sedangkan untuk rancangan perundang- undangan tentang pembatasan timbunan sampah plastic bupati memandangnya masih perlu penyempurnaan menyangkut konsistensi narasi pembatasan atau pengendalian, rencana pemberlakuan, serta mempertimbangkan kemungkinan pencantuman ketentuan pidana dalam raperda ini,agar memepunyai efek bagi pelanggar. (Win 01)