Warga di Berbagai daerah Melaksanakan Pemilihan Suara Ulang, ada Kecurangan di PILKADA Serentak

Sukabumi. RN Pilkada serentak telah usai lancar dan aman, tetapi tidak sedikit dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di berbagai d...

Sukabumi. RN

Pilkada serentak telah usai lancar dan aman, tetapi tidak sedikit dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di berbagai daerah selama Pilkada serentak digelar, yang tidak menjadikan contoh kepada regenerasi agar memiliki kejujuran berdemokrasi di masa yang akan datang.

Seperti yang terjadi di Indramayu menggelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 desa Tugu Kidul, Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat. Bahwa seluruh warga di dua TPS untuk kembali lagi melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, dalam menggunakan hak pilihnya. Ahad, (13 Desember 2020)

Sebelum digelar Pemungutan Suara Ulang oleh pihak KPU Kabupaten Indramayu di dua TPS desa Tugu Kidul, Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat. Seperti dilansir ANTARA, setelah ditemukannya pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada secara serentak (9 Desember 2020).

Bagitu juga terjadi hal yang sama di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di TPS 15 Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Warga berduyun duyun sambil menunjukan surat suara, untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Ahad, (13 Desember 2020)

Bawaslu Kota Tangerang selatan, merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS yang ada di Ciputat Timur dan Pamulang Timur, karena adanya pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan petugas KPPS mulai dari penggantian ketua KPSS secara sepihak, hingga memilihnya warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Seperti yang dikatakan dadan, sebagai pemerhati pengawasan demokrasi Pilkada Sukabumi kepada RN, jika sebagai penyelenggara dan pengawasan di Pilkada selalu bekerja cermat, tegas, patuh dalam melaksanakan UU Pilkada untuk mengharumkan lembaga, saya pastikan bagi pihak penyelenggara Pilkada akan mempunyai tugas tambahan, untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang, jika memang diketemukan ada pelanggaran di seluruh TPS dan lainnya

"Dengan usainya Pilkada serentak beberapa hari yang lalu, saya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara di Pilkada Sukabumi berjalan sukses tampa akses, dan seluruh para pendukung antar paslon berdemokrasi sangat santun," ungkap dadan. 

Selanjutnya Dadan menyampaikan,

Jika di simak dengan seksama, bahwa di berbagai daerah banyak terdengar yang melaksanakan Pemilihan Suara Ulang mungkin di sebabkan, ada pelanggaran atau kecurangan dalam Pilkada serentak, ternyata memang ada

"Dengan adanya Pemilihan Suara Ulang di berbagai daerah Jawa Barat, bisa saja terjadi di Pilkada Sukabumi ada Pemilihan Ulang Kembali di beberapa TPS yang tersebar, itupun jika diketemukan ada dugaan pelanggaran, dan kalau pun tidak ada pelanggaran, saya berikan empat jempol untuk penyelenggara." katanya

Dadan menambahkan, jika terjadi ada Pemilihan Suara Ulang di Pilkada Sukabumi, bahwa pihak penyelenggara bekerja dengan sangat teliti. Tetapi itu semua, tergantung dari pihak para penyelenggara Pilkada, dan para pelapor adanya pelanggaran di Pilkada Sukabumi

"Seperti pelanggaran atau kecurangan dalam pesta demokrasi sebelumnya, banyak dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di seluruh pelosok daerah, dengan berbagai cara dilakukan. Salahsatu contoh, seperti data pemilih ganda dengan TPS yang berbeda, money politik, penyalahgunaan bantuan anggaran pemerintah atau sembako covid belok kiri untuk kepentingan suara, pengerahan jabatan netralitas dukungan politik dan lainya." ungkap dadan

Sedangkan pelanggaran Pilkada dalam dugaan Netralitas keterlibatan Politik Praktis, sudah terbukti dan terjadi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi Ojang Affandi yang mencoreng pesta demokrasi Pilkada Sukabumi. Bahwa, oknum Kades Ojang Affandi telah terdaftar di dalam SK, sebagai Ketua Tim Pemenang Kampanye di Kecamatan Kebonpedes. Selanjutnya, pihak Bawaslu telah melakukan pemanggilan kepada oknum Kades Ojang Affandi, melalui surat undangan klarifikasi untuk datang ke Sekertariat Sertra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Tetapi yang terjadi sampai hari ini sepi sunyi, tidak ada suara burung hantu berbunyi, itulah kelebihan Kabupaten Sukabumi.

Dengan terjadinya dugaan oknum Kades Jambenenggang melakukan Politik Praktis, dengan melakukan Perlawanan Hukum secara sengaja sesuai SK terlampir, sebagai Ketua Tim Pemenangan Kampanye di Kecamatan Kebonpedes dalam Pilkada Sukabumi tahun 2020. Bahwa, Undang Undang nomer 7 Tahun 2017 pasal 494 tentang Pilkada pasal 280 ayat (3) dengan ancaman Pidana PENJARA paling lama 1 tahun dan di DENDA paling banyak 12.000,000,- dan bagi pelanggar Netralitas Politik Praktis terkesan, bahwa HUKUM Undang Undang nomer 7 Tahun 2017 pasal 494 tentang Pilkada pasal 280 ayat (3) seperti tidak ngaruh dengan jabatan Kades tersebut.121 ©/M.H.M