Warinuss Dukung "Peringatan" Jokowi ke Jaksa Agung RI

Papua Barat, RN Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Warinussy me...

Papua Barat, RN

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Warinussy menyambut pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional ke-72, 10/12 lalu secara virtual dari Istana Negara, Jakarta. 

Dalam pidato tersebut, Presiden Minta Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu memberi Kemajuan Konkrit dalam Penuntasan Masalah HAM di Indonesia. Khusus bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu di Tanah Papua secara khusus.ungkap Warinussy 

Serta umumnya di Indonesia, menurut Yan Warinussy selaku Advokat Penerima Penghargaan Internasional HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 di Canada, merupakan "cemet" bagi institusi Kejaksaan Agung RI. 

Ini disebabkan karena di dalam UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM jelas sekali bahwa salah satu titik tumpu dalam prosedur penegakan hukum HAM di Indonesia. 

Khususnya dalam konteks penyelesaian hukum atas kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat adalah pada Kejaksaan Agung RI selaku penyidik dan penuntut umum. 

Dengan demikian maka proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM Berat oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM pada akhirnya akan bisa "bermuara" di pengadilan HAM, jika Kejaksaan Agung RI selaku penyidik mampu menindak-lanjuti berkas pemeriksaan penyelidik sesuai fakta dan bukti hukum yang ada serta berdasar hukum. 

Bolak-baliknya berkas perkara hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior (20019, Wamena (2003) dan Paniai (2014) dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan kembali ke Komnas HAM adalah wujud dari tidak adanya pemahaman hukum yang sama diantara kejaksaan agung dan Komnas HAM mengenai fakta dan bukti tersebut. 

Sehingga pesan dan tekanan Presiden Jokowi diatas hendaknya menjadi koreksi internal kritis yang perlu ditindak-lanjuti secara profesional oleh Jaksa Agung RI dan jajarannya demi penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Kata ia

Tuti