Warinussy "warning" peluang Money Politik pada Pilkada di Tanah Papua.

Papua Barat,RN Yan Ch Warinussy.SH, Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwa...

Papua Barat,RN

Yan Ch Warinussy.SH, Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Warinussy ingin mengingatkan dampak buruk dari politik uang (money politic) saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah di 11 Kabupaten di Provinsi Papua maupun 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Papua Barat pada hari Rabu, 9/12 mendatang. 

Satu hal yang patut diketahui bahwa LP3BH Manokwari sudah menerima banyak informasi mengenai gerakan politik uang tersebut. Di Manokwari misalnya, ada kandidat yang sudah mulai "menjemput" para ketua Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) entah untuk keperluan apa? Hal tersebut kami menduga kuat bakal terjadi bahkan mungkin sedang terjadi juga di sejumlah kabupaten lain di Papua Barat dan Papua. Ungkap Warinussy

Untuk itu, saya mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara hendaknya benar-benar bertindak netral dan sedikitpun tak boleh menunjukkan sikap yang bisa memberi "sinyal" bahwa KPU sedang berusaha menggolkan calon peserta (kandidat) tertentu, utamanya calon-calon incumbent seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari. 

Juga khususnya bagi 3 (tiga) kabupaten yang "bertarung" melawan kotak kosong seperti Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 

Juga di Provinsi Papua, seperti Kabupaten di wilayah Jayapura/Kerom dan wilayah-wilayah pegunungan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga mesti diingatkan agar bertindak selaku pengawas berdasar hukum. 

Sehingga Bawaslu mampu menilai dengan cermat dari sisi administrasi maupun hukum mengenai segenap hal yang menjadi sengketa pilkada tersebut. Saya kira hanya dengan penerapan aturan sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang benar dan diterima oleh rakyat, akan mengeliminir  terjadinya pelanggaran pemilihan umum (pilkada) tersebut. 

Saya kira sejak memasuki Minggu tenang hari Minggu, 6/12  hingga 10/12 mendatang, itu Bawaslu sudah harus melakukan pengawasan secara teliti atas semua gerak-gerik para kandidat bersama tim suksesnya. 

Baik saat pagi, siang, sore hingga malam dan tengah malam nanti. Sangat baik jika Bawaslu menggunakan tim investigasi yang mampu mengantisipasi hingga bertindak secara tegas menurut hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran diatas. Kata Warinussy..

Tuti