Akibat Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182, Menhub Budi Karya Diminta Mundur

Jakarta, RN Akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 dengan rute Jakarta-Pontianak yang jatuh pada Sabtu (09/...

Jakarta, RN

Akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 dengan rute Jakarta-Pontianak yang jatuh pada Sabtu (09/1/2021), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi diminta mundur oleh Anshar Ilo Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SMP).

Katanya, Menhub harus bertanggung jawab secara moral dan kemanusiaan akibat sistem yang menyebabkan kelalaian dan meninggalnya ratusan penumpang.

"Saya dari ormas Solidaritas Merah Putih meminta secara legowo kepada Menhub Budi Karya Sumadi mundur. Hal ini sebagai bukti tanggung jawab sebagai Menteri Perhubungan yang mengatur regulasi perhubungan udara atau perijinan pesawat," kata Anshar Ilo melalui siaran persnya, Senin (11/10/2021) di Jakarta.

Menurutnya, pesawat yang Boeing 737-500 itu hilang kontak sekitar pukul 14.30 hingga 15.00 WIB ini menjadi bukti. Lokasi hilang kontak terjadi di atas Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

"Selama dipimpin Budi Karya Sumadi selaku Menhub pernah ada kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018). Hal ini juga membuat sejumlah orang mendesak agar Menhub Budi Karya Sumadi mundur dari jabatannya" terang Ilo sapaan akrabnya.

Pria asal Sulsel ini mengatakan, Menhub harus juga harus sadar diri, karena dinilai gagal dalam menjalankan tugas memberi rasa nyaman kepada rakyatnya dalam hal transportasi.

"Pak Budi Karya kalau punya moral  harus mengundurkan diri sebagai Menhub. Jangan sampai di masa beliau nantinya akan ada kecelakaan penerbangan lagj," tegas Ilo. 

Ia menambahkan, diperlukan tim independen untuk menyelidiki kecelakaan pesawat tersebut. Sebab, bukan rahasia sistem tiket dan pesawat murah menyebabkan banyak efisiensi yang berbahaya bagi pesawat. 

"Kalau tim penyelidik kecelakaan hanya diberikan kepada KNKT sangat miris bisa mengungkap fakta sebenarnya. Harus ada tim independen dari banyak pihak," pungkas Ilo. (red)

Penulis: Syafrudin Budiman SIP / Musa silalahi