Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD kota Pekanbaru Jadi Temuan BPK.? Sekwan Bungkam

Pekanbaru Riau, RN Dikutip dari media Online delik kriminal com: Marjuddin Waruhu, SH selaku ketua DPP LSM-Berkordinasi (Berantas Korupsi Ju...

Pekanbaru Riau, RN

Dikutip dari media Online delik kriminal com: Marjuddin Waruhu, SH selaku ketua DPP LSM-Berkordinasi (Berantas Korupsi Judi Mafia Sedikat) Riau memberikan keterangan media (13/01) meminta penegak hukum khususnya Kejati Riau agar mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2019. 

Hal ini kata Marjuddin, data yang sudah kita miliki seperti Daftar Pengguna Anggaran (DPA) dan berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta LHP BPK dua mata anggaran pada bulan yang sama dan tahun yang sama tahun 2019 priode pertama sebesar Rp. 4.523.280.991 priode kedua terdapat lagi anggaran biaya perjalanan dinas DPRD Pekanbaru Rp. 17.900.000.000. sumber dana APBD. 

Lanjut Marjuddin, dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belanja tahun anggaran 2019 terdapat adanya dalam LHP BPK kelebihan bayar pada perjalanan dinas anggota DPRD Pekanbaru sebanyak 26 orang dan di tambah ASN 21 orang hal ini sudah masuk dugaan tipikor sebab penyalagunaan anggarannya sudah salah dari semuanya. 

Baru-baru ini ada informasi dari rekan kita LSM yang sudah bertemu dengan Kasubag Keaungan DPRD Kota Pekanbaru, ia mengatakan sudah kita selesaikan, bahkan sudah di cicil pengembalian uangnya dan ada beberapa orang anggota DPRD yang belum semua mengembalikan, ini hanya kesalahan reskedul tiru Marjuddin.

Dalam waktu dekat ini akan kita laporkan dugaan korupsi ini ke pihak penyidik kejati Riau apakah ini sudah masuk unsur tindak pidana korupsinya. Atau dua alat bukti yang sah seperti dokumen yang kami miliki, Jika ini sudah memenuhi unsur maka kita akan buat laporan dugaan penyalagunaan kewenangan jabatan dalam penyelenggaraan keuangan Negara,"terang marjudin. 

Saat diklarifikasi dugaan temuan BPK ini  kepada Sekwan DPRD Kota Pekanbaru Badria Rikasari melalui  whatsappnya 081277113xxx namun sangat tidak beretikanya Sekwan tersebut, lansung memblokir nomor masuk dengan alasan ini nomor keluarga saja.

Pada hari yang bersamaan media ini meminta tanggapan Ketua DPRD Kota Pekanbaru terkait temuan BPK Ta. 2019 tentang biaya perjalanan dinas yang diduga kelebihan bayar sebanyak 26 anggota DPRD dan 21 ASN saat di komfirmasi via phonsel dan whastappnya 081365730xxx tidak ada balasan sampai berita ini di dilansir.(kumbang)