Gelar Jumpa Pers Klarifikasi Dugaan BPNT Disunnat Kabupaten Takalar

Takalar, RN Maraknya informasi yang beredar di masyarakat umumnya dan Kabupaten Takalar khususnya, terkait adanya dugaan Disunat penyaluran ...

Takalar, RN

Maraknya informasi yang beredar di masyarakat umumnya dan Kabupaten Takalar khususnya, terkait adanya dugaan Disunat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), untuk itu Korda BPNT Kabupaten Takalar mengklarifikasi hal tersebut.

Olehnya itu Korda BPNT Kabupaten Takalar menggelar Jumpa Pers kemarin, bertempat di Cafe Nobar jalan H. M. Dg. Manjarungi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, Rabu (13/01/2021).

Dalam Jumpa Pers yang digelar Korda BPNT dihadiri oleh sejumlah awak media dan Pemerhati Masyarakat, Zainuddin selaku Korda BPNT Kabupaten Takalar menjelaskan mekanisme secara gamblang dasar hukum dalam sistem penyaluran BPNT.

Menurutnya sebagai dasar hukum dalam penyaluran BPNT ini adalah Pedoman Umum dan Pepres No. 63 tahun 2017, disebutkan mekanisme penyaluran BPNT merupakan mekanisme bisnis transaksi jual beli, bukan pengadaan barang dan jasa.

"perlu kita ketahui, Program ini sudah ada sejak 2018 sebelum ada Covid”, tutur Zainuddin.

Selain itu, Zainuddin Korda BPNT Kabupaten Takalar memaparkan terkait sistem mekanisme penyaluran BPNT kepada sejumlah awak media dan Pemerhati Masyarakat.

"Tahun 2018 hanya dua yg bisa dibeli, yakni beras dan telur dengan anggaran Rp.110.000, dan mekanisme yakni penggunaan kartu sembako, waktu itu aturannya langsung masuk ke rekening penerima, dan tidak bisa ditarik tunai harus dibelanjakan dalam bentuk telur dan beras", paparnya.

Lebih lanjut, "di tahun 2020 Januari dan Februari dananya naik menjadi Rp.150.000 dan bulan Maret sudah direncanakan dananya 200.000, bahkan mekanismenya sama yakni jual beli,  tujuan dari program ini, bagaimana mengurangi pengeluaran masyarakat penerima, menekan angka stunting, bagaimana perekonomian di daerah berkembang”, jelas Zainuddin.

Menurutnya dalam pelaksanaan program ini untuk mewujudkan penggunaan komoditi sumber makanan dapat terpenuhi seperti, protein, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral.

Bahkan, kegiatan ini merupakan suatu keterbukaan informasi publik mengingat Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) ini setidaknya membantu meringankan beban dalam pemenuhan bahan dasar pokok masyarakat pasca pandemi Covid-19.

"Agar semua pihak bisa memahami, dalam Pedoman umum menyebutkan terpenuhinya kandungan protein, karbohidrat, vitamin dan mineral dan mekanismenya adalah jual beli”, ungkap Korda BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah suatu program kebijakan bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu.

Salah seorang Pemerhati Masyarakat mengapresiasi kegiatan ini dengan baik, oleh karena pentingnya upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar terjalin suatu sinergitas satu sama lain yang merujuk sesuai Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik.

"Kegiatan ini merupakan jawaban dari apa yang selama ini menjadi informasi tidak jelas, sehingga begitu pentingnya keterbukaan informasi publik, agar masyarakat memahami dengan benar", tutur seorang Pemerhati Masyarakat.

(Rahmat)