Jangan Main Main Dengan Nasib Rakyat Kecil, Pengamat Desak DPMD Dan Inspektorat Karawang Panggil Kades Kutamakmur

Karawang, radar nusantara Ditengah Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19), anggaran dana desa dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tuna...

Karawang, radar nusantara

Ditengah Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19), anggaran dana desa dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya perlindungan sosial. Setelah sebelumnya Pemerintah memperpanjang masa pemberian bantuan hingga akhir Desember 2020, lantaran belum dapat dipastikan berakhirnya wabah virus corona.

Bahkan Pemerintah meminta para penerima Dana Desa, utamanya untuk bantuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), lebih aktif terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran BLT-DD Tahun 2021.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian mengatakan, saat ini dana desa tahun 2020 sudah dipercayakan untuk dikelola oleh Desa.

Tetapi dibalik tujuan baik Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang mengeluarkan kebijkan DD dialokasikan untuk BLT, informasi tidak sedap dan gaduh terjadi di Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah adanya ketersediaan anggaran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020, sampai dengan 7 Januari 2021 Kepala Desa (Kades) Kutamakmur belum merealisasikan BLT - DD tahap 5 dan tahap 6, sebesar Rp. 115.800.000, dampak dari belum terdistribusikannya tersebut, masyarakat penerima BLT - DD Kutamakmur bereaksi dengan mendatangi langsung kantor Desa dalam rangka mempertanyakan.

Terpantau dengan jelas, puluhan warga penerima BLT - DD Kutamakmur nampak terlihat berkerumun dihalaman kantor Desa, salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya, "Ekonomi kami sedang sulit karena corona pak, walau pun sedikit BLT dari Dana Desa, tapi cukup meringankan beban ekonomi kami selaku masyarakat kecil. Namun entah kenapa pak Kades sampai saat ini belum membagikannya kepada kami yang berhak? Maka dari itu, hari ini kami inisiatif mendatangi kantor Desa," Katanya.

Ditempat terpisah, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan dalam menanggapi adanya gerakan masyarakat Desa Kutamakmur mengatakan, "Terus terang saya sangat prihatin, seorang pemimpin disaat rakyatnya sedang kesusahan, seharusnya peka terhadap penderitaan rakyatnya. Kalau pun tidak bisa membantu dengan materi pribadi, setidaknya jangan mengganjal hak rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat,". 

"Pemerintah melalui kebijakan Presiden, sudah sangat peka. Disaat pandemi berkepanjangan seperti sekarang ini, pak Presiden mengeluarkan kebijakan, agar Dana Desa dapat dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial, selain dari bantuan APBN lainnya," Terang Andri.

"Ketika masyarakat penerima BLT - DD sampai menggeruduk kantor Desa dan sampai berkerumun begitu, dikhawatirkan ada resiko lain, yaitu dampak pandemi. Karena untuk sekarang ini Karawang masuk kategori zona darurat Covid - 19," Ungkapnya.

"Atas dasar itu, saya anggap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang harus segera turun tangan. Segera panggil Kades Kutamakmur, ada apa dan kenapa, sampai menyebrang Tahun Anggaran BLT - DD untuk warganya belum terealisasikan," Tutur Andri.

"Perlunya memanggil Kades Kutamakmur, agar dapat diketahui sebab akibat lambatnya realisasi bantuan tersebut. Kalau pun seumpama setelah ada aksi masyarakat ke kantor Desa, kemudian ada realisasi. Tetapi perlu bagi DPMD Karawang mempertanyakannya, dengan menyebrang Tahun Anggaran saja, jelas - jelas sudah keliru. Sementara Desa - Desa lainnya direalisasikan tepat waktu," Ujarnya.

"BLT - DD ini urusan perut rakyat kecil, jangan main - main dengan nasib rakyat. Apa lagi yang bersangkutan berada diakhir masa jabatan, dan kembali mendaftarkan diri sebagai Calon Kades Petahana. Maka saya pun meminta kepada Inspektorat Karawang, agar dapat secara teliti menuangkan hasil Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan (Riksus AMJ) Kades Kutamakmur dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," Pungkas Andri. ( par )