Jejak Digital Pelapor KPK di Kab.SMI, Diduga inden Proyek Asal Jadi ada Kerugian Uang Negara

Sukabumi, RN Sehubungan dengan adanya jejak digital bukti visual perekam suara dari salahsatu pelapor kepada KPK RI melalui contak seluler R...

Sukabumi, RN

Sehubungan dengan adanya jejak digital bukti visual perekam suara dari salahsatu pelapor kepada KPK RI melalui contak seluler RN ketika di konfirmasi, bahwa diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi di dua Dinas Kabupaten Sukabumi salahsatunya Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Sukabumi pada saat pandemi.

Pada edisi RN sebelumnya, bahwa dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dua Dinas SKPD Kabupaten Sukabumi tersebut berdasarkan dari lampiran surat yang diterima oleh RN, sebagai tanda terima surat laporan dari sejumlah masyarakat kepada KPK RI pada tanggal, 12 Oktober 2020 pukul 13:17 WIB, yang dilengkapi dengan atas nama pelapor dan penerima surat terlampir.

Selanjutnya RN mencoba konfirmasi melalui virtual WhatsApp kepada mantan Kabag Hukum Kabupaten Sukabumi yang selalu korperatip jika memberikan petunjuk, atau informasi yang sifatnya baik sebagai mitra kerja dari sudut pandangan profesi kami, akan tetapi dalam kaitan hal ini no coment. Walau pun RN sebelumnya sudah menyadari, jika konfirmasi kepada Kabag Hukum yang menjabat sekarang tidak mungkin korperatip.

Sebelumnya juga RN sudah mencoba untuk konfirmasi melalui virtual WhatsApp karena jaga jarak kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan Sekertaris DINKES Kabupaten Sukabumi untuk memberikan waktu sebagai hak jawab, tetapi alat contak WhatsApp RN sudah di Blockirnya.

Sedangkan sebagai alat bukti visual jejak digital tersebut dari rekaman percakapan suara salahsatu pelapor kepada KPK RI kepada RN ketika di konfirmasi, mengatakan. 

"Terkait berkas yang dilaporankan kepada KPK RI yaitu, mengenai diduga dana INDEN proyek dengan dilampirkan bukti transfer (TF), kwetansi serta dari bukti transfer itu menjadi Surat Perintah Kerja (SPK) proyek untuk dilaksanakan oleh contractor yang sudah sejak awal menyimpan INDEN proyek di dinas SKPD tersebut" ungkapnya. 

Pelapor KPK selanjutnya menjelaskan, setelah proyek dilaksanakan oleh contractor itu ada yang tidak selesai pekerjaanya, ada juga kontruksi yang diterapkannya hanya 50%, bahkan ada juga yang cuman 30% dilaksanakannya, dengan dilampirkan bukti foto SPK dan foto lokasi proyek nya. 

"Bahkan di Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Sukabumi ada pekerjaan proyek kontruksi yang baru selesai 50% dilapangan sudah bisa di cairkan, salahsatu contoh proyek tersebut yaitu pada pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) pemasangan kanopi dibeberapa titik puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, pekerjaan kontruksi halaman parkir di Rumah Sakit Sagaranten, dan lainnya." jelasnya. 

Ditambahkan pelapor KPK menyampaikan, adapun masalah terkait TGR yang seharusnya mengembalikan uang negara sebesar sekian puluh juta, tetapi masa sama pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi negosiasi yang seharusnya harus bayar sebesar 80juta, tetapi hanya di bayar 30juta. Kalau kaitan dikembalikan lagi, atau ditrasfer ke kas negara memang benar tapi tidak sesuai. Maka pertanyaannya, ada apa ini pihak dinas dan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam negosiasi, jika mana terjadi diduga ada kerugian uang negara dalam kaitan ini." paparnya. 

Dalam hal ini, seluruh masyarakat layak untuk mengetahui dengan adanya lampiran surat pelaporan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan dukungan tahun 2021, untuk dapat melanjutkan dalam penindakan korupsi di Negara Republik Indonesia ini khususnya di Sukabumi.

BERSAMBUNG........

Tim/121©HMH