Unjuk Rasa Yang Ke-Sekian Kalinya Para Kontraktor Muratara di depan kantor BPKAD

Muratara,Radar Nusantara Untuk Yang Kesekian Kalinya Para Kontraktor Mempertanyakan Tentang  Kejelasan Pembayaran Proyek, Puluhan Kontraktor...

Muratara,Radar Nusantara

Untuk Yang Kesekian Kalinya Para Kontraktor Mempertanyakan Tentang  Kejelasan Pembayaran Proyek, Puluhan Kontraktor Gelar Aksi Unjuk Rasa

Lagi-lagi,,,! kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), didatangi puluhan masa dari Aliasi Kontraktor Muratara (AKM), untuk menanyakan kejelasan tentang pembayaran proyek fisik tahun 2020 yang telah mereka selesaikan, Senin (11/1/21).Prov.Sum-Sel.

Dalam aksinya menyampaikan pendapat dimuka umum tersebut, AKM menyampaikan sejumlah 3 poin tuntutan, terkait pembayaran proyek fisik tahun 2020 yang saat ini bersetatus Surat Pengakuan Hutang (SHU) dan diwancanakan akan dibayar pada tahun 2021.

Seperti disampaikan langsung Taufik Said selaku koordinator aksi dari perwakilan AKM usai mediasi bersama pihak BPKAD Muratara mengatakan, Aksi mereka hari ini untuk mempertanyakan terkait pembayaran proyek fisik tahun 2020, yang telah mereka selesaikan selaku pohak rekanan atau kontraktor.

Dalam hal ini pihaknya meminta penjelasan pihak BPKAD menjelaskan secara teknis sistem pembayaran pekerjaan fisik, meminta dialog bersama pihak BPKAD dan meminta penjelasan terkait persolan Surat Pengakuan Hutang yang dijanjikan bisa dicairkan pada tahun 2021 itu, terangnya.

"Untuk jumlah kontraktor yang tergabung di AKM pada hari ini lebih dari 50 kontraktor, dimana tujuan kami untuk menanyakan kejelasan terkait pembayaran pekerjaan fisik yang telah kami selesaikan", ungkapnya.

Dijelaskanya, aksi itu terjadi karena terputusnya komunikasi antara pihak rekanan dengan pihak BPKAD, untuk menanyakan terkait kejelsan SPH pekerjaan fisik itu, namun melalui aksi hari ini pihaknya telah bisa berkomunikasi dengan pihak BPKAD dan tadi juga diberikan perbub terkait penyelsaian permasalahan tersebut.

"Nantinya melalui perbub itu juga, pada hari Senin besok kami diundang kembali oleh pihak BPKAD bersama dengan OPD-OPD terkait yang memiliki pekerjaan fisik tersebut, terkait hal itu juga kami berharap kepada pemerintah Muratara atau dinas terkait segera bisa membayarkan, pekerjaan yang telah diselesaikan itu sesuai aturan dan mekanisme yang ada", harapnya. 

(A.rahman).