"Jangan Masyarakat di Jadikan Kambing Hitam"

Bekasi, RN Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan terkait Covid-19 dalam SK Bupati Bekasi No.360 / SE-03/ BPBD tentan...

Bekasi, RN

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan terkait Covid-19 dalam SK Bupati Bekasi No.360 / SE-03/ BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disese 2019 (Covid19) pada sektor Jasa Usaha dan Kepariwisataan serta Hiburan dan Perdagangan di Kabupaten Bekasi.

DR.H.Munawar Fuad mengatakan, belum berakhirnya masa Pandemi Wabah Corona / Covid-19 di Dunia Khususnya Indonesia,  Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan bermacam cara dan program- program untuk pencegahan  memutus mata rantai penularan dan penyebaran Virus Wabah Covid -19," kata H.Munawar.

DR.H.Munawar Fuad menjelaskan, bahwa Kabupaten Bekasi yang menjadi Zona Merah penyebaran Virus Covid -19, Pemerintah Daerah telah gencar melakukan Vaksinasi kepada para Pejabat dan di Sosialisaikan ke Masyarakat, maka DR.Munawar Fuad sebagai Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi  berpendapat, di masa Wabah Pandemi Covid -19 ini harus di lawan bersama-sama, baik Pemerintah maupun warga Masyarakat, dan jangan Kita salahkan Masyarakat yang selalu di jadikan,"Kambing Hitam" karena semua tergantung pada Ketegasan dan Keteladanan seorang Pemimpin dalam Pemerintahan," jelas H.Munawar Fuad.

H.Munawar Fuad menegaskan, Solusinya kita harus dapat bersama-sama untuk pencegahan dan memutus mata rantai penularan penyebaran Virus Wabah Covid -19 dengan langkah :

Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak setiap warga dengan Jaminan Kesejahteraan Ekonomi, Sosial dan Akses Lapangan Kerja serta perlindungan sarana dan layanan Kesehatan yang memadai, karena ini adalah kewajiban Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 apakah sudah dilaksanakan maksimal diantaranya yaitu :

1. TESTING setiap Masyarakat Bekasi wajib mendapatkan layanan Testing Gratis, faktanya Pemerintah Daerah belum mampu, malah memberatkan masyarakat dengan Test Covid Rapid, Swabs dan lainnya.

2. TRACING, penelusuran jejak dan memutus mata rantai  bagi Masyarakat yang terpapar Covid, apakah sudah dilakukan ?.

3. TREATMENT, apakah pelayanan dan persiapan Pemerintah Daerah dalam melayani Pengobatan, Pemulihan dan Perawatan bagi Masyarakat sudah Maksimal, ini pun masih jauh dari harapan," tegas H.Munawar.

"Kewajiban Pemerintah Darah harus dapat terpenuhi, maka Hak setiap Masyarakat untuk mendapatkan nya, sehingga Kewajiban masyarakat adalah melaksanakan 3-M PLUS yaitu, Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

Pertanyaan nya, jika Masyarakat Kabupaten Bekasi  nganggur dan tidak kerja serta kebutuhan hidupnya susah, apakah Bupati dan Pemerintah Daerah dapat menjamin,? apa Solusi dan Jalan keluarnya dan bagaimana Bansos dan tunjangan Masyarakat Miskin dan Kaum Dhuafa yang terdampak, apa langkah dan usaha Pemerintah Daerah ?

berapa sudah yang dikeluarkan Dana Rakyat melalui APBD untuk mengatasi dampak krisis Kesehatan dan krisis Ekonomi ini," papar Munawar.

"Saya percaya, bahwa seluruh  Masyarakat Kabupaten Bekasi adalah Masyarakat yang baik dan patuh serta taat beragama, tinggal bagaimana kehadiran Pemimpin dan Pemerintah Daerah menata dan mengatasinya, maka jika diperlukan kami sebagai Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Bekasi siap membantu Bupati Bekasi, karena Bupati Bekasi yang harus memimpin langsung untuk menyelamatan krisis dan darurat Kesehatan dan Ekonomi ini," ungkap H.Munawar Fuad.

( Jul )