Direktur LPBH Sesalkan Pernyataan Bupati Manokwari "takut larang Miras karena harap pajaknya"

Manokwari,RN Pernyataan Bupati Manokwari Hermus Indouw bahwa dirinya tidak bisa melarang peredaran minuman keras karena pemerintah Kabupaten...

Manokwari,RN

Pernyataan Bupati Manokwari Hermus Indouw bahwa dirinya tidak bisa melarang peredaran minuman keras karena pemerintah Kabupaten Manokwari "memungut" Pajak dari miras adalah sungguh menyedihkan bagi masyarakat di kota Manokwari dan sekitarnya. 

Seakan-akan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari hanya berharap banyak dari pungutan pajak miras, sedangkan miras sendiri dilarang peredaran apalagi pemasukannya oleh Peraturan Daerah (Perda) No.05 Tahun 2006. 

Menurut saya sebaiknya Bupati Manokwari menyikapi dengan bijaksana semua pandangan dan catatan para pihak yang telah dengan tegas meminta dilarangnya pemasukan dan peredaran miras di Kabupaten Manokwari. Ucap Warinussy

Bupati Manokwari seharusnya mendaya-gunakan unit-unit kerjanya yang ada untuk melakukan kajian secara cermat tentang kenapa semua orang menyoroti peredaran miras pasca kejadian nahas pembunuhan berencana yang menewaskan korban HS dan DW Selasa (23/3) lalu.

Sebagai Advokat dan Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) saya meminta agar Bupati Manokwari segera meninjau kembali Perda Miras yang sudah sah berlaku sebagai aturan lokal yang sudah 15 tahun berlaku dari sisi efektifitas daya hukumnya dari sisi falsafah dasar, norma dan sanksinya.

Sehingga ke depan Perda ini benar-benar dapat menjadi alat kontrol dalam konteks peredaran, pemasokan, sebagai sebuah larangan hukum yang dapat dihormati dan disegani semua pihak di Manokwari dan sekitarnya. Tutur Warinussy.

Menurut saya Pemerintah Kabupaten Manokwari sesungguhnya masih memiliki kemampuan dan sumber pendapat lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dari sumber pajak yang tidak saja berasal dari miras yang sudah jelas diatur larangannya sendiri di dalam Perda No.05 Tahun 2006. Kata Warinussy.

Tuti