Kejaksaan Negeri PB Tetap Fokus Laksanakan Fungsi dan Tugas Sesuai UU No 8 Tahun 1981 KUHP

Sorong,RN Terukapnya kasus dugaan pidana korupsi pengadaan alat tulis kantor ( ATK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ...

Sorong,RN

Terukapnya kasus dugaan pidana korupsi pengadaan alat tulis kantor ( ATK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah kota sorong.

Beberapa waktu  yang lalu oleh Kejari Sorong membuat pihak pihak yang mengatasnamakan dirinya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong, melayangkan surat penyataan menolak.

Yan Ch Warinussy yang profesi sehari harinya sebagai Advokat dan Pengacara, dengan tegas "saya" meminta dengan hormat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB) Dr.Wilhelmus Lingitubun dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong Erwin PH.Saragih untuk tidak "terpengaruh" dengan pernyataan dari pihak-pihak yang menamakan dirinya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong. 

Yan Menyatakan Dimana dalam pernyataan mereka sudah sangat tendensius dan bersifat menyerang kinerja penegakan hukum (law enforcement) yang sedang dikerjakan oleh institusi Kejaksaan Agung RI secara umum, tapi secara khusus Kejari Sorong saat ini. Ungkap Ch

"Faktanya Khususnya dalam konteks penyelidikan dan atau penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Sorong, Tahun Anggaran 2017 dengan dugaan kerugian negara sekitar 8 (delapan) Milyar rupiah. Terang Ch 

Yan Ch Warinussy menilai bahwa pernyataan kelompok yang menamakan dirinya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya tersebut sudah cenderung mencampuri proses penyidikan yang sedang berjalan saat ini di Kejari Sorong. 

Apalagi sudah bersifat "menyerang" pribadi dan kapasitas saudara Stevy Ayorbaba selaku Jaksa Fungsional di Kejari Sorong saat ini. Jelas Ch

Yan Ch Warinussy meminta perhatian semua pihak, agar dengan bijaksana melihat dengan baik proses hukum yang tengah dikerjakan oleh oleh Kejari Sorong tersebut. 

Kasus dugaan Tipikor di BPKAD Kota Sorong Tahun Anggaran 2017 dengan dugaan kerugiaan negara sekitar 8 Milyar rupiah tersebut tentu sudah diselidiki dengan memenuhi segenap prinsip dan prosedur yang diatur dalam UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan proses hukum yang saat ini dikerjakan oleh Kajari Sorong dan jajarannya, maka silahkan ditempuh prosedur hukum untuk mengujinya secara hukum ke pengadilan yang berwenang menurut hukum. Tandas Ch 

Yan Ch Warinussy ingin memahamkan bahwa rakyat secara umum, termasuk para oknum yang bernaung di bawah Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong tersebut telah diatur dalam Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tentang Peran Serta Masyarakat. 

Dengan demikian "saya" senantiasa memberi dukungan penuh kepada Kajari Sorong dan jajarannya untuk terus menyelidiki dan menyidik perkara ini hingga menemukan siapa yang pantas dimintai pertanggung-jawaban pidananya secara hukum. 

Hal ini disebabkan saudara Walikota Sorong Lambert Jitmau selaku salah satu saksi penting sudah memenuhi panggilan penyidik Kejari Sorong untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada hari ini. Papar Ch.

Tuti