Kerugian Negara Hampir 68 Milyar Rupiah Kajati PB Segerah Meningkatkan Penyelidikan DugaanTipikor

Papua Barat,RN Menjelang akhir Maret 2021, Sebagai salah satu Penerima Penghargaan Pemerhati Korupsi di Provinsi Papua Barat, Yan Ch Warinus...

Papua Barat,RN

Menjelang akhir Maret 2021, Sebagai salah satu Penerima Penghargaan Pemerhati Korupsi di Provinsi Papua Barat, Yan Ch Warinussy.SH, "saya"  ingin menanyakan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat tentang nasib kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah bidang keagamaan dan kemahasiswaan di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat.

Yang sudah setahun diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat? Sebab dari total nilai proyek dana hibah Bidang Keagaaman dan Kemahasiswaan pada salah satu Biro di Setda Provinsi Papua Barat tersebut dengan nilai proyek 598 Milyar rupiah. 

Sedangkan nilai kerugian negaranya mencapai sekitar 68 Milyar rupiah. Bahkan pihak Kejati PB sudah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 8 (delapan) orang saksi. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lagi oleh tim Jaksa Kejati PB terhadap para penanggung jawab dari lembaga atau organisasi penerima hibah yang umumnya berada di luar kota Manokwari. 

Yaitu di Kabupaten Teluk Wondam, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Sorong, dan Raja Ampat bahkan di Jayapura, Provinsi Papua. Menurut saya, pihak Kejati PB sudah pernah "berjanji" akan segera meningkatkan proses penegakan hukum dari kasus dugaan Tipikor Dana Hibah Provinsi Papua Barat tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ungkap Warinussy

Sehingga menurut saya, publik di Manokwari dan Pa9pua Barat serta Tanah Papua sedang menantikan saudara Kajati PB memenuhi "janjinya" secara terbuka belum lama ini.

Menurut pemahaman hukum saya, indikasi perbuatan melawan hukum  dalam kasus ini sudah diperoleh penyidik Kejati PB. 

Sehingga jelas kerugian negara senilai 68 Milyar rupiah mesti menjadi dasar bagi Kejati PB untuk segera meningkatkan tahapannya ke penyidikan sekaligus menetapkan siapa tersangka yang dapat dimintai keterangannya secara hukum. 

Kajati PB sudah sewajarnya segera menindak-lanjuti proses penegakan hukum dalam kasus dugaan Tipikor Dana Hibah bidang kemahasiswaan dan keagamaan pada Setda PB ini agar dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sekaligus dapat ditetapkan siapa yang menurut Kejati PB memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, guna ditetapkan sebagai tersangka. Kata Ia.

Tuti