Politisi Partai Gerindra Sebut Banyak Kades Kecewa Lantaran ini ?

SAMPIT-RN Banyak kepala desa (Kades) di Kabupaten Kotawaringin Timur kecewa, pasalnya program pembangunan di Pelosok Desa semakin minim. Ini...

SAMPIT-RN

Banyak kepala desa (Kades) di Kabupaten Kotawaringin Timur kecewa, pasalnya program pembangunan di Pelosok Desa semakin minim. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Politisi Partai Gerindra Kotim, Juliansyah. 

“Saat masa reses dan musrenbang yang lalu, banyak kepala desa (Kades) mengaku  kecewa, karena program pembangunan untuk desa semakin minim,” sebutnya. 

Juliansyah yang juga merupakan sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur mengatakan program pemerintah untuk desa di pelosok semakin minim. 

“ Maka dari itu dia berharap di masa kepemimpinan Halikinnor-Irawati ini lebih banyak porsi pembangunan di daerah pelosok,” pintanya.

Menurut Juliansyah, salah satu hal yang menarik dari kegiatan kunjungan ke pelosok, adalah banyak kades yang protes. Apalagi dalam kegiatan musrenbang mereka mulai apatis, karena setiap tahun anggaran mulai jarang memerhatikan desa.

“ Setiap musrembang akhirnya Kades banyak yang mulai Apatis, karena anggaran banyak tidak menyentuh desa, maka dari itu saat Pemrintahan dibawah Bupati Halikin-Irawati untuk dapat mengakomodir pembangunan desa yang semakin minim,” harapnya.

Diakui Juliansyah, persoalan itu memang jadi keluhan di pedalaman. Meski ada dana desa dan alokasi dana desa yang jumlahnya miliaran, namun dana itu hanya untuk menutupi kegiatan di desa yang sifatnya pekerjaan ringan, dan lokasinya di dalam desa itu sendiri.

“Walau ada dana desa, tetapi selain dana itu terbatas, karena dalam penggunaannya sudah diatur juga  belanja dan daerahnya . Makanya dalam Musrenbang   mereka protes kenapa daerah pedalaman makin minim  dukungan program pemerintah,” katanya, Rabu, 24 Maret 2021.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kotim itu menegaskan pemerintah tidak bisa lepas begitu saja dengan desa. Meski sudah ada keuangan desa. 

Menurutnya ada hal - hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, ada pula yang porsinya pemerintah desa, sehingga kesimpulannya meski ada dana desa bukan berarti program pemerintah masuk ke desa itu terhenti juga.

(Joe/Red)