ULP dan Disperkimtan Lempar Tanggungjawab

Bekasi,RN Terkait pekerjaan Infastruktur Jalan Lingkungan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan  Pertanahan (Disperkimtan) d...

Bekasi,RN

Terkait pekerjaan Infastruktur Jalan Lingkungan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan  Pertanahan (Disperkimtan) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sistim e-katalog, yang di langsir dalam pemberitaan Koran Harian Sederhana, bahwa pihak Kontraktor atau  Pemborong lokal telah mendatangi Gedung Unit  Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Bekasi.

Puluhan Kontraktor tersebut telah melakukan Aksi damai di depan Gedung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, karena pihak Pemborong telah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar dapat segera membayarkan pekerjaan yang sudah mereka kerjakan, dan di Spanduk yang mereka bawa bertulikan,"Kalau Dinas Telat Bayar, Mau Anunya Dipotong".

Bahwa Pombong atau Pengusaha lokal tersebut menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi arus segera membayar kegiatan proyek yang mereka sudah kerjakan.

 

Salah satu Kontraktor saat diminta tanggapnya mengatakan, bahwa kami selaku Pemborong sudah mengerjakan ratusan paket pekerjaan Jalan Lingkungan APBD - TA 2020 tidak di bayarkan secara progres, karena kegiatan Jalan Lingkungan sudah selesai dilaksanakan sebelum akhir Tahun 2020, namun pada saat pembayaran hasil pekerjaan Jaling tidak terbayarkan  lantaran tidak dilengkapi hasil LAB ( Cordil )," kata beberapa Pemborong.

Narasumber sebagai Pemborong menjelaskan, bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan  Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, sebagai pengadaan kegiatan tidak mau disalahkan, dan Unit Kerja Pengadaan  Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai PPTK dan PPK juga tidak mau disalahkan, karena pekerjaan Saya sudah selesai Saya kerjakan, tapi belum di Cordil dengan alasan antri,". jelas Pemborong.

"Gara-gara kerjaan Saya tidak dibayar, maka Saya merasa dirugikan dan baru pertama kali ini Saya mengalami kejadian seperti ini," papar Narasumber sebagai Pemborong.

Haji Nur Chaidir sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi mengatakan, secara teknis pekerjaan pihaknya tidak terlibat langsung, karena dari proses awal sampai akhir seluruhnya diserahkan kepada  

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai PPTK dan PPK," kata H.Nur Chaidir

Haji Nur Chaidir menjelaskan,

karena proses pekerjaan menggunakan Sistem e-katalog, sehingga yang memproses seluruh pekerjaan beradaa di PPTK dan PPK, karena kami tidak memproses pekerjaan dari awal sampai akhir, dan jika ada pekerjaan yang belum dibayar kami tidak tahu,” jelas Haji Nur Chaidir.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 

Beni Saputra menjelaskan, bahwa pihaknya hanya diminta sebagai bantuan personil untuk proses pemilihan penyedia pekerjaan jaling e-katalog, sementara untuk pembayaran dikembalikan ke  Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan  Pertanahan (Disperkimtan) tersebut," ungkap Beni.

"Karena urusan penatausahaan ada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), kami hanya diminta bantuan personel  untuk memilih penyedia, mengenai untuk pembayaran  kewenangannya ada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan  Pertanahan (Disperkimtan), ini bukan ranah kami untuk masalah pembayaran," papar Beni.

"Bahwa PPTK dan PPK untuk jaling e-katalog sudah memberikan pilihan kepada Vendor (distributor beton) yang memiliki kewenangan untuk melakukan Cordil, karena jumlah pekerjaan sangat cukup banyak dan waktunya sedikit, maka beberapa pekerjaan belum memiliki hasil LAB," terang Beni.

Dengan terjadinya puluhan pihak Pemborong lokal melakukan aksi demo damai di depan Gedung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi terkait kegiatan pekejaan Jaling yang mereka kerjakan, hal dapat kita menduga bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) lempar tanggungjawab.

( Jul )