Warinussy Pembentukan KKR Di Tanah Papua Tanggung Jawab Pemprov Papua dan Papua Barat

Papua Barat,RN Pemerintah Daerah Propinsi Papua dan Papua Barat memiliki tanggung jawab mengimplementasikan berdirinya Komisi Kebenaran dan ...

Papua Barat,RN

Pemerintah Daerah Propinsi Papua dan Papua Barat memiliki tanggung jawab mengimplementasikan berdirinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua. 

Pembentukan KKR adalah sesuai amanat Pasal 45 ayat (2) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pendirian dan atau Pembentukan KKR di Tanah Papua adalah tugas wajib pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta. 

Dimana pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dapat memulai langkah awal ke arah perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan KKR di Tanah Papua. Rancangan mana dapat diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk diundangkan dalam Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan KKR itu sendiri.

Ungkap Warinussy

Pentingnya KKR dikarenakan tugasnya yang terdapat di dalam amanat Pasal 46 UU Otsus Papua yaitu melakukan klarifikasi sejarah Papua serta merumuskan dan menetapka  langkah-langkah rekonsiliasi. Dengan berkaca pada situasi politik di Tanah Papua yang terus menuai konflik dewasa ini. Jelas Warinussy

Bahkan senantiasa Pemerintah Pusat mengedepankan model pendekatan keamanan dengan mengirim beribu-ribu personil militer ke Tanah Papua, maka menurut saya kehadiran KKR sebagai salah satu institusi yang diamanatkan di dalam UU Otsus Papua menjadi sangat relevan serta urgen dan mendesak saat ini. Kata ia

Sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari akan terus melakukan advokasi sebagai bentuk pengawalan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka pembentukan KKR di Tanah Papua.Tutup Warinussy.

Tuti