Akibat Gaji Terlambat Nasib 33 Guru Honerer Terancam

Bekasi - radarnusantara.com Dunia Pendidikan dapat mencerdaskan Anak Bangsa, namun dengan kecerdasan Pejabat Disdik Kabupaten Bekasi, maka s...

Bekasi - radarnusantara.com

Dunia Pendidikan dapat mencerdaskan Anak Bangsa, namun dengan kecerdasan Pejabat Disdik Kabupaten Bekasi, maka sebanyak 33 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN Kabupaten Bekasil terancam akan diberhentikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, Pasalnya 33 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non-ASN telah memperjuangkan serta menyuarakan hak - hak Guru Honorer Non-ASN sesuai janji Bupati Bekasi.

Ketua Fornt Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana,S,Pd mengatakan, bahwa sebanyak  33 orang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non-ASN 

yang masuk dalam daftar Blacklist beserta Kepala Sekolah yang mendampingi pemanggilan Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksie maka Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS maupun PMP untuk mengklarifikasi data Blacklist ke 33 orang Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN," kata Andi.

“Dalam pernyataan Kepala Bidang dan Kepala Seksie Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Permintaan maaf dan mengakui kesalahannya atas keterlambatan pembayaran Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN atau JASTEK selama 4 Bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan April,” ujar Andi.

Andi Heryana,S,Pd, Ketua 

Fornt Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi menegaskan, bahwa 

Guru dan Tenaga Kependidikan

Non ASN yang masuk daptar Blaclist oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Permintaan maaf dan mengakui kesalahannya atas keterlambatan Pembayaran Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang akan diberhentikan karena meyuarakan serta memperjuangkan hak-hak

keterlambatan Pembayaran Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN menginginkan SK Kepala Daerah (Bupati) serta Kesejahteraan yang layak setara UMK untuk 9.300 Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Kabupaten Bekasi," tegas Andi.

“Bahwa kedua Pejabat Disdik tersebut yaitu Kabid dan Kasie yang mewakili Bupati Bekasi tersebut telah menyatakan, bahwa 33 guru yang Blacklist akan diberhentikan tetap dan akan segera dicairkan Gaji atau JASTEK sebagai haknya karena FPHI sudah sejak 2016 sampai sekarang terus berkomitmen dan konsisten memperjuangkan Surat Keputusan Bupati Bekasi dan Kesejahteraan setara UMK," ungkap Andi.

"Karena Kesejahteraan Guru Non ASN sudah sedikit bertambah walaupun belum sesuai dengan janji Bupati Bekasi yang menyatakan akan menambahkan Gaji Guru dari Rp1.800.000 menjadi Rp 2.800.000 dan baru direalisasikan sebesar Rp 300.000, itu pun masih di 

Cluster berdasarkan ijazah atau berdasarkan Pendidikan terakhir Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN

tersebut," papar Andi.

Andi Heryana, S,Pd, selaku Ketua Fornt Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi memaparkan, bahwa SPK dilakukan antara Guru Non ASN dengan Kepala Sekolah (Kepsek) dimana tempat para Guru Non ASN mengajar di masing-masing Sekolah, namun untuk tahun 2021, SPK sudah dilakukan antara Guru Non ASN langsung dengan Dinas Pendidikan, Kabupaten Bekasi," pungkasnya.

“Sebab Surat Penugasan Kami sebagai GTK Non-ASN di sekolah diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan seharusnya bukan hanya SP saja yang menjadi hak Kami, melainkan SK Bupati untuk legalitas kami sebagai GTK Non ASN yang dibiayai dari sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi,” jelas Andi lagi.

Andi Heryana menyatakan pihaknya akan terus berjuang bersama Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN, selama apa yang diharapkan belum tercapai yakni, Surat Keputusan (SK) Bupati dan Kesejahteraan setara Upah Minimum Kabupaten (UMK), bahwa Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Team Advokasi FPHI Kabupaten Bekasi yang juga sebagai Direktur NGO KAMMPUS ( Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sosial ), Rahmatullah, LN, M.Pd, serta para Ketua Koordinator Kecamatan (Korcam) dan juga Pengurus serta Anggota disetiap tingkatan yang selama ini yang telah membantu Kami, tandasnya Andi.

“FPHI telah mengecam Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang seharusnya peduli dengan nasib para pejuang Pendidikan, karena Perjungan Kami sebagai Guru Non ASN  sudah merasakan pahit getirnya dan Kami berharap semoga dalam waktu dekat akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi dan Kesejahteraan yang layak. 

( Jul )