Dampak Berita Dugaan Mark Up Alat Pembelajaran Jarak Jauh

Kabid Sapras Disdik Sumedang  Minta  Bantuan Wartawan Lain SUMEDANG,RN Pada edisi sebelumnya, Radar Nusantara memberitakan atas adanya dugaa...

Kabid Sapras Disdik Sumedang  Minta Bantuan Wartawan Lain

SUMEDANG,RN

Pada edisi sebelumnya, Radar Nusantara memberitakan atas adanya dugaan penggelembungan (mark up) pengadaan alat pembelejaran jarak jauh berupa multifinction printer merk HP seri MFP M. Alat atau mesin pengganda yang dialokasikan terhadap beberapa sekolah dasar di Kabupaten Sumedang tersebut merupakan hasil lelang cepat yang dilaksanakan sekitar bulan November 2020 lalu.

Sebagaimana diketahui, tertera dalam berita acara penerimaan barang di SD Citungku, harga multifinction printer merk HP ini sebesar Rp. 38. 047.900,00. Padahal, berdasarkan hasil temuan tim kami di beberapa online shop tanah air, besaran harga paling tinggi multifunction printer seri Laserjet MFP M di kisaran Rp. 10 juta sekian.

Atas pemberitaan tersebut rupanya mengusik Kepala Bidang Sarana Prasarana (Kabid Sapras) Disdik Kabupaten Sumedang,  Eka Ganjar Kurniawan, S.sos., ME. Melalui pihak ketiga, Eka memanggil wartawan Radar Sumedang, dengan dalih hendak mengklarifikasi pemberitaan dugaan mark up dimaksud. 

Namun, saat wartawan Radar Nusantara menemui Eka di ruangan kerjanya, ternyata telah ada pula wartawan lainnya. Mereka ujarnya sengaja diundang Eka untuk turut mengklarifikasi. Hal ini membuat wartawan Radar Nusantara cukup kaget, karena tidak menyangka bahwa Eka akan membenturkan wartawan Radar Nusantara dengan wartawan lainnya.

Menurut Sekretaris Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) DPC Sumedang, Entis Sutisna, tindakan Eka itu tidak mencerminkan seorang pejabat publik yang bijak. Semestinya, menurut Entis, jika memang ingin mengklarifikasi, sejatinya Eka menghadapinya sendiri. Tidak usah melibatkan fihak lain di luar pejabat Disdik Sumedang.

"Saya kira, apa yang dilakukan Pak Eka itu kurang terpuji. Jika memang dia keberatan dengan adanya pemberitaan miring terkait dirinya atau institusi tempatnya bekerja, mestinya hadapi sendiri, jangan melibatkan fihak yang tidak berkepentingan," ujar Entis, saat dihubungi, Senin (26/4/2021).

"Bukankah setiap lembaga atau individu yang diberitakan memiliki hak jawab. Nah, alangkah baiknya Pak Eka memanfaatkan haknya tersebut tanpa harus didampingi wartawan lain. Hal ini bisa jadi akan menguatkan dugaan yang ada," imbuh Entis.

Sementara terkait wartawan yang mau saja diminta bantuan oleh Eka, menurut Entis sama halnya tidak menghargai rekan satu profesi.

"Mestinya mereka (wartawan yang membantu Kabid Sapras.red) menolak saat diminta bantuan. Harusnya mereka lebih mampu menghargai profesi satu sama lain. Jangan malah sebaliknya, mau saja dibenturkan. Dan, saya kira, wartawan yang diminta bantuan oleh Pak Eka ini tidak akan terima bila suatu saat nanti dibenturkan wartawab lain, ketika mendapat temuan di lapangan," terang Entis.

Diminta tanggapan lain, Entis dengan tegas akan coba menindaklanjuti atas adanya dugaan mark up alat pembelajaran jarak jauh tersebut.***(Aris Supriadi).