Dinas Pendidikan jangan tidur terlalu pulas menyikapi kegiatan pembangunan yang mengesampingkan informasi publik

Kuningan, RN Ditengah bulan suci Ramadhan tahun ini di Kabupaten Kuningan banyak di temukan kegiatan proyek infra struktur termasuk untuk ba...

Kuningan, RN

Ditengah bulan suci Ramadhan tahun ini di Kabupaten Kuningan banyak di temukan kegiatan proyek infra struktur termasuk untuk bangunan prasarana gedung sekolah, dari pemagaran, rehab ruang kelas dan bangun ruang kelas baru.

Kegiatan tersebut sangat bagus untuk mendukung dunia pendidikan yang berkualitas. Hasil pantauan tim Radar Nusantara .com ke beberapa sekolah yang sedang ada kegiatan pengerjaan proyek sungguh sangat membingungkan pasalnya setiap setiap yang di datangi tidak ter Pampang papan kegiatan pengerjaan, yang berisi sumber anggaran, nama pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan dan jenis kegiatan. Padahal itu terjadi di sekolah negri. Sedangkan kegiatan rata rata di perkirakan sudah hampir mau Tiga puluh persen, tapi pihak konsultan dan dinas masih tertidur pulas.

Tim mencoba konfirmasi ke salasatu kepala sekolah penerima program pembangunan.

"Kami hanya penerima masalah pengerjaan itu sama rekanan kami hanya menerima laporan mau pas mau di laksanakan pengerjaan, kalau mau tau masalah pembangunan ke plaksana aja langsung." Ungkap kepala sekolah yang identitasnya enggan di korankan.

Tak cukup sampai di situ, kemudian tim mendatangi para pekerja dan menanyakan terkait plang proyek, tak satupun yang bisa menunjukan dan menjelaskan secara rinci tentang kegiatan tersebut di karnakan pimpinan pelaksananya tidak ada di tempat. Dengan tidak adanya plang kegiatan proyek, bisa di duga itu proyek Tidak bertuan atau proyek Siluman.

Padahal sudah jelas yang namanya kegiatan proyek yang menggunakan biaya dari negara baik APBD ataupun APBN, harus di lengkapi papan kegiatan. Proyek tanpa papan informasi proyek merupakan sebuah 'Planggaran' karena tidak sesuai dengan amanat undang undang dan peraturan lainnya.

Kedua peraturan di maksud yakni undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan persturan presiden (Perpres) no 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menanggapi hal seperti itu di mohon, intansi terkait bisa menindak lanjuti dengan sidak langsung kelapangan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan konsultan. Untuk memastikan kegiatan sudah sesuai aturan. Jangan tidur terlalu pulas membiarkan kegiatan pembangunan dengan mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi . jangan sampai ada asumsi di masyarakat bahwa sebuah program hanya untuk alat untuk menjebolkan anggaran untuk kepentingan segelintir orang. Mungkin ini PR bagi para pemangku kebijakan yang berkompeten dalam hal ini. Agar kedepan dalam menjalankan sebuah program bisa lebih baik.

(Saepul RN)