Perda Kabupaten Tangerang Tentang Kepemudaan Disoal

Tangerang, Radar Nusantara Firmansyah menyayangkan terhadap pemerintah Kabupaten Tangerang, sejak dibuatnya Perda tentang kepemudaan dari ta...

Tangerang, Radar Nusantara

Firmansyah menyayangkan terhadap pemerintah Kabupaten Tangerang, sejak dibuatnya Perda tentang kepemudaan dari tahun 2014 sampai 2021 masih belum direalisasikan. Padahal harapan pemuda Kabupaten Tangerang untuk bisa lebih maju secara mandiri usaha maupun pendidikan ada didalam nya.

“Seharusnya pemerintah daerah bisa melihat keuntungan dan kelebihan dari perda kepemudaan tersebut jangan hanya ingin mendapatkan sertifikat Kabupaten Tangerang sebagai layak pemuda tapi pemudanya tidak layak serat tak di perhatikan” Ungkapnya

Lebih lanjut mantan ex presma UNIBA 2018 itu menyatakan, jika emang ada aturan-aturan lain yang menyulitkan untuk realisasikan perda itu kenapa tidak di hapuskan atau uji ulang pada badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Tangerang.

“Saya kira memang pemerintah kabupaten Tangerang tidak serius dan terlihat main main soal pemuda. Padahal kita lihat Kabupaten Pandeglang baru saja mengesahkan Perda kepemudaan acuan salah satu ada beasiswa pemuda seperti ada di dalam PERDA No 10 tahun 2014 yang Kabupaten Tangerang miliki”papar pria berkacamata itu.

Padahal, saya sudah melakukan audiensi bahkan aksi beberapa tahun lalu untuk meminta perda tersebut bisa direalisasikan namun sampai sekarang pemerintah seolah tutup mata soal pemuda.

“Lebih baik buang saja sertifikat layak pemuda yang di dapat pemerintah kabupaten Tangerang dari Kemendagri beberapa tahun lalu jika perda tersebut tidak kunjung di realisasikan” Ucapnya 

Pria yang aktif di berbagai organisasi ini berharap pemerintah daerah Kabupaten Tangerang serius apa yang telah di buat apalagi masih dalam periode Bapak Bupati A. Zaki Iskandar yang menandatangani perda tersebut.

Dijelaskannya bahwa didalam PERDA tahun 2014 terdapat pasal 11 poin (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan menyediakan beasiswa paling sedikit untuk 1000 (seribu) orang Pemuda lulusan sekolah lanjutan tingkat atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Serta pada Pasal 14 poin (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda,"tutupnya. (FM/mg/Wan).