Bantuan Covid-19 Dipungli, AMSP Unras di Kemenag dan Kejari Pandeglang

Pandeglang, Radar Nusantara Saat menggelar unjuk rasa (UNRAS) sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang (AMS...

Pandeglang, Radar Nusantara

Saat menggelar unjuk rasa (UNRAS) sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang (AMSP) mendatangi kantor Kementrian Agama (Kemenag) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang  pada Jumat, (21/5/2021).

Aksi tersebut yang digelar dalam rangka memprotes dugaan adanya pemungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait Bantuan Pembelajaran Daring (BPD) Pesantren dan Madrasah Diniyah masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020.

Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) Rival Yadi mengatakan, besaran anggaran dari bantuan tersebut berkisar antara Rp. 15.000.000 untuk bantuan pembelajaran daring, Rp. 10.000.000 untuk Madrasah Diniyah. Namun setelah ditelusuri banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan.

"Berdasarkan kajian serta penelusuran kami telah terjadi banyak penyimpangan di lapangan" ungkapnya Rival Yadi.

Menurutnya, modus pemungutan liar kerap terjadi setelah pihak Pondok Pesantren dan Madrasah mencairkan dana lalu diminta setor kepada oknum dengan dalih biaya pembuatan SPJ.

"Modus dari pemungutan liar tersebut yaitu pihak Ponpes dan Madrasah yang sudah mencairkan dana tersebut diminta untuk menyetorkan sejumlah uang kepada oknum-oknum dengan alasan uang jasa atau biaya pembuatan SPJ," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua AMSIP Agus Hidayat yang mengatakan bahwa pada penyaluran bantuan berupa dana operasional Covid-19 ke masing-masing pondok pesantren di Kab. Pandeglang itu diduga ada pungli yang dilakukan oleh oknum dengan kisaran 3 hingga 5 juta. 

"Kami akan menuntut hak yang harusnya ditetapkan," ujar Agus kepada redaksi memberikan keterangan.

Adapun tuntutan kami, lanjut Agus, antara lain, pecat dan penjarakan oknum pejabat Kemenag Pandeglang yang diduga bermain mata melakukan pungli, Kanwil Provinsi Banten harus tegas menyikapi kasus tersebut.

Selain itu, "KASN harus turun tangan dan pihak yudikatif harus mengusut tuntas kasus dugaan pungli dana bantuan covid-19 di Kemenag Pandeglang," pungkasnya. (Rev/mg/gb).