BPKP Ekspos Hasil Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran, Sekda Minta OPD Konsisten Dengan Perencanaan Dan Pembiayaan

Parigi Moutong,Radar Nusantara Dalam rangka ekspos hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Mouto...

Parigi Moutong,Radar Nusantara

Dalam rangka ekspos hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran SSTP MAP minta Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk konsisten dengan perencanaan dan pembiayaan.

Menurut Ketua TAPD dan juga Sekretaris Daerah itu, OPD harus memahami bagaimana perencanaan dan penganggaran secara sistimatis dan terukur sehingga menghasilkan output yang berkualitas.

Kata ia, dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah daerah sudah sepatutnya memahami RPJMD dan RKPD sehingga program kegiatanya berjalan dengan baik dan sesuai penggaran yang telah disepekati. 

"Kita betul Betul harus paham terhadap RPJMD dan RKPD kita yang di tuangkan dalam tiap tiap OPD",Pinta Zulfinasran saat rapat ekspos bersama BPKP Sulteng bertempat di Aula Bappelitbangda, Jum'at (21/5'21).

Sementara itu Tim BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, tujuan dilakukannya evaluasi yaitu untuk memastikan program kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat serta memastikan keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor sektor strategis pembangunan.

Menurut Tim BPKP, dari hasil evaluasi sebanyak 19 OPD dari segi efektifitas terdapat 27 jumlah sub kegiatan yang dialokasikan secara tidak efektif, dan dari segi efisiensi terdapat 106 sub kegiatan yang dialokasikan secara tidak efisien, sedangkan dari area perbaikan terdapat 35 jumlah program yang kinerjanya tidak dirancang selaras dengan sasaran strategis dan 50 jumlah kegiatan yang kinerjanya tidak dirancang selaras dengan sasaran strategis serta 90 jumlah sub kegiatan yang kinerjanya tidak dirancang selaras dengan sasaran strategis.

Tim BPKP Sulteng juga menyebutkan, terdapat 3 penyebab yaitu, pertama sebab In Efektifitas seperti target sub kegiatan tidak realistis, tidak memeprtimbangkan target yang lebih tinggi dari capaian tahun lalu, yang ke dua sebab In Efisiensi seperti rincian belanja tidak sesuai dengan tujuan/indikator sub kegiatan, dan yang ke tiga sebab ketidaklarasan seperti indikator program kegiatan dan sub kegiatan yang baru sebagian besar belum ditetapkan.

Dari hasil evaluasi tersebut kata BPKP terdapat 4 akar masalah yang terjadi yaitu pertama struktur organisasi belum disesuaikan untuk pencapaian sasaran, yang kedua kapasitas pejabat/aparat perencanaan OPD belum memadai, yang ke tiga kapasitas fiskal kecil namun anggaran dibagi secara menyeluruh kepada setiap jenjang jabatan, dan yang keempat pola pikir pejabat/pegawai belum menyesuaikan perubahan kebijakan perencanaan/penganggaran.

19 OPD tersebut adalah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Dinas Kesehatan

3. BLUD RSUD Anuntaloko

4. BLUD RSUD Raja Tombolotutu.

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. 

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

7. Dinas Sosial

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

9. Dinas Ketahanan Pangan 

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

11. Dinas Koperasi dan UKM

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Dinas Kelautan dan Perikanan

14. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

15. Dinas Tanaman Pangan, Hoktikultura dan Perkebunan 

16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

18. Inspektorat Daerah

19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

SUMBER : DISKOMINFO PARIMO