Laporan Dugaan Korupsi Baznas "Mandek" di kejari Bukittinggi,LSM Bidik RI Akan Audensi ke Kejati Sumbar

Bukit Tinggi Agam,RN Tim LSM Bidik RI yang ada di Sumatera Barat (Sumbar)merencanakan komunikasi dan koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi (Ke...

Bukit Tinggi Agam,RN

Tim LSM Bidik RI yang ada di Sumatera Barat (Sumbar)merencanakan komunikasi dan koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar terkait dugaan korupsi dan (TPPU) Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan Koperasi Al Ansari Syari'ah dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bukittinggi

"Sudah resmi kita laporkan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi tanggal 25 Maret 2021 namun sampai saat ini belum jelas ujung pangkalnya "mandek" makanya kita rencana komunikasi dengan kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar untuk menindaklanjuti Laporan Kita ini,"ujar jamadi S, SH Directur Advokasi Hukum LSM Bidik RI Sumbar didalam keterangannya saat melakukan konfrensi Pers (7-5 2021). 

Directur Advokasi Hukum LSM Bidik RI Sumatra Barat Jamadi S, SH menyampaikan, pada pertemuan kita Bersama Tim LSM bidik RI saat ini  membahas langkah selanjutnya Terkait laporan LSM bidik RI di kejari bukit tinggi kasus dugaan korupsi di Baznas Bukittinggi yang diduga berjamaah,namun penanganannya terkesan lelet "mandek"oleh karena itu akan kita bicarakan dengan kajati sumbar agar dapat ditindak lanjuti kasus dugaan TPPU yang diduga melibatkan banyak pihak di pemko Bukit Tinggi ini. 

"Untuk saat ini,kami belum ambil langkah apa-apa,karena masih suana bulan Ramadhan,usai lebaran baru kita lanjutkan,jika perlu semua Tim LSM  bidik RI yang ada di Sumbar ini akan melakukan demo demi tegaknya Hukum dan keadilan,sebab prilaku mereka sudah sangat keterlaluan,sudah jelas uang di ibahkan Pemko Bukittinggi untuk pengentasan kemiskinan justru di alihkan oleh baznas ke koperasi Al Ansari Syariah,dan uang tersebut di bungakan 15 %\ 20%.kemudian bagi masyarakat yang meminjam uang tersebut harus ada jaminan BPKB kendaraan,selain itu kata Jamadi,kalau prilakunya seperti ini jelas bertentangan dengan syari'at islam "rentenir" namun mereka bertopeng syarat islam dugaan korupsi ini diduga dilakukan secara berjamaah di pemko Bukittinggi,"ucap Jamadi. 

Sementara itu Zulfikar kasi intel Kajari Bukittinggi mengatakan terkait laporan LSM BIDIK RI kita (pihak Kajari) sedang kumpulkan data,"terangnya melalui pesan Whatsapp, (22 April 2021), Ketika ditanya apakah pihak baznas dan pihak koperasi Al Ansari Syariah (terlapor red) sudah di periksa atau di panggil pihak kajari,namun sampai saat ini belum di jelaskannya.

ketua Baznas Bukittinggi Masdiwar saat di hubungi hpnya Mengatakan "koperasi Al Ansari Syariah sudah tidak berkantor lagi di gedung baznas Bukittinggi katanya singkat jumat 7 Mei 2021.

"Sudan bertahun-tahun lamanya koperasi Al Ansari Syariah diduga jadi benalu baznas  Bukittinggi,"miris"Kita melihatnya uang yang di ibahkan pemko Bukittinggi ini seharusnya untuk pengentasan kemiskinan justru dimanfaatkannya untuk meraup keuntungan kelompok mereka,bahkan Pengurus baznas ganda jabatan, mereka juga ikut serta jadi pengurus koperasi yang  bertopeng syahriat islam,namun prilakunya tak ubahnya bagaikan"rentenir"

"Mengapa setelah dilaporkan koperasi tersebut pindah kantor dari BAZNAS ?. sepertinya keterangan masdiwar ini sebagai ketua baznas,membuktin selama ini koperasi Al Ansari Syariah berkantor di gedung baznas meskipun tidak ada Plangnya,"ujar Jamadi. 

"Kami hanya mau koordinasi dengan kajati Sumbar,sebab dugaan korupsi dan TPPU yang diduga di lakukan baznas diduga melibatkan banyak pihak di pemko Bukittinggi, sudah kita laporkan ke kajari Bukittinggi, hampir empat bulan lamanya,namun sampai saat ini seperti jalan di tempat,terkesan pihak kejari Bukittinggi tak bernyali untuk memproses dugaan korupsi berjamaah ini,"sejauh ini  laporkan kita ini dipantau oleh  media,akan tetapi terkesan laporan ini di kajari Bukittinggi agak lelet juga.Tapi dalam hal ini kita belum bergerak,namun itulah rencana kita bersama tim LSM BIDIK  RI melakukan audiensi dengan kajati Sumbar,"Tutup Jamadi S, SH.(kumbang)