Pernyataan Kajari Pati Lecehkan Media Dan Lembaga Terus Menuai Kecaman

Pati, RN Hampir sepekan  pernyataan Kajari Pati Mahmudi,SH. MH,meninbulkan polemik bagi Lembaga Penggiat Anti Korupsi dan Media  Kabupaten P...

Pati, RN

Hampir sepekan  pernyataan Kajari Pati Mahmudi,SH. MH,meninbulkan polemik bagi Lembaga Penggiat Anti Korupsi dan Media  Kabupaten Pati. Hari ini Senin (10/5/2021) bertempat di aula utama Kantor Kejaksaan Negeri Pati di dampingi para Kepala Seksi menerima Rekan rekan media dan Lembaga perwakilan asosiasi dan LSM se Kabupaten Pati. 

Dalam pernyataan di beberapa media  Mahmudi, SH. MH Kepala Kejaksaan Negeri Pati menghimbau kepada para Kades agar jangan takut dengan tekanan dari pihak ketiga, seperti oknum LSM dan oknum wartawan yang mencari cari kesalahan dan jangan percaya kalau ada oknum LSM dan wartawan yang mengaku ngaku kenal dengannya.

Kajari Pati  lupa akan instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2001, bahwa media adalah mitra Kejaksaan, bahkan, jika dahulunya, wartawan hanya membutuhkan berita dari Kejaksaan, kini sudah bertransformasi bahwa Kejaksaan juga membutuhkan wartawan untuk memberitakan hal hal yang menjadi kinerja di Kejaksaan

Dalam audensi tersebut terungkap bahwa kegiatan sosialisasi di Kecamatan tersebut di koordinir oleh Ketua Pasopati dan adanya iuran perkades Rp,2.000.000 - Rp.3.000 000;serta dampak dari pernyataan tersebut membuat sebagian Kepala Desa merasa besar kepala dan Merasa di lindungi oleh Kajari. 

Sementara mas Andi dari Perwakilan Lembaga menyayangkan sikap Kajari yang tidak mau terus terang dan meminta maaf terkait pernyataan tersebut. 

Pihaknya juga menyesalkan terkait Nota Kesepahaman antara Kejaksaan dengan Desa, sebenarnya tidak perlu ada MOU karena di sitem pemerintah kabupaten Sudah ada APIP  APH, yang beranggotakan unsur Inspektorat  , Kejaksaan, dan kepolisian ini yang seharusnya di dorong Oleh kajari Pati. 

Bukan malah membuat pendampingan Desa melalui Jaksa Pengacara Negara melalui Kasie Datun yang malah di maknai lain oleh kades seolah olah sudah ada kerjasama.dan back up dari Kejaksaan. 

Aksi solidaritas dan keprihatinan ini akan terus berkembang jika pihak Kajari tidak mau transparan dan mekanisme dan SOP dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.acara akan  dilanjut ke Bupati untuk menyikapi permasalahan ini karena menurut pengakuan pihak Kejaksaan pendampingan diminta oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

(Team RN)