Kementerian PUPR diduga Amburkan Uang Rakyat Rp 131,82 Tirliun

Jakarta - radarnusantara.com Center for Budget Analysis mengungkap adanya dugaan Kasus di Kementerian PUPR, bahwaAnggaran Kementerian Pekerj...

Jakarta - radarnusantara.com

Center for Budget Analysis mengungkap adanya dugaan Kasus di Kementerian PUPR, bahwaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 melambung tinggi, meskipun ada recofusing untuk Covid-19 sebesar Rp,17,99 Triliun," kata Jajang Nurjaman.

Jajang Nurjaman Koodinator Invetigasi Center for Budget Analysis (BCA) menjelaskan, bahwa Anggaran awal Rp,149,81 Triliun menjadi Rp,131,82 Triliun sedangkan di Tahun 2020 Kementerian PUPR menghabiskan Anggaran Rp,75,6 Triliun, hal ini kenaikan cukup fantastis kisaran sebesar Rp 56 Triliun," jelas Jajang.

Center for Budget Analysis menilai bahwa Anggaran di Kementerian PUPR yang fantastis tersebut dapat diduga berpotensi besar disalahgunakan, karena masih banyak persoalan yang belum dituntaskan oleh Kementerian PUPR di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sembilan (9) program dari Tiga Belas (13) program Utama Kementerian PUPR, Kami dari Center for Budget Analysis (CBA) menilai tidak produktif, contohnya yaitu program penelitian pada tahun 2020, bahwa Kementerian PUPR menghabiskan Anggaran Rp 365,1 Miliar dan belum lagi program untuk Sarana Prasarana Pejabat Kementerian PUPR di Tahun 2020 sebesar Rp 235,7 Miliar, serta program pengendalian Lumpur Sidoarjo sebesar Rp 239,8 Miliar, maka Kami menilai Program ini tidak produktif jika hal ini akan terus dijalankan oleh Kemeneterian PUPR, maka akan menjadi beban keuangan Negara," papar Jajang.

"Bahwa berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khusus di Tahun 2019 terdapat 130 Kasus di Kementerian PUPR dan nilai potensi kerugian Negara mencapai sebesar Rp 998,3 Miliar," ungkap Jajang Nurjaman.

Koordinator Invetigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman menegaskan, Kementerian PUPR ini dangat paradoks, karena setiap tahunnya Kementerian PUPR memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR setiap tahunnya dengan Anggaran di atas Rp100 Miliar, jika di total rata-rata Anggaran tidak produktif setiap tahunnya dan ini Kami CBA menduga sudah memboroskan atau menghamburkan Uang Rakyat mencapai Rp 2,7 Triliun," tegas Jajang.

"Sedangka aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait proyek Infrastruktur (Permen 07/PRT/M/2019) Kami menganggap banyak masalah, salah satunya adalah bobot penilaian teknis dibanding penilaian harga sangat jomplang 70:30, hal ini bisa berdampak Nilai proyek yang dijalankan Kementerian PUPR mahal dan memboroskan,"pungkasnya.

"Contoh proyek Ciujung Priorty Civil Works Package 3 pada Tahun 2020 di menangkan oleh PT Pembangunan Perumahan dengan Nilai proyek sebesar Rp,248,4 Miliar, dan Nilai proyek tersebut sangat mahal dibanding tawaran oleh PT.CPK yang nilainya sebesar Rp 233,3 Miliar, meskipun ada selisih Rp,15 Miliar, tapi kalah karena masalah penilaian teknis," terang Jajang.

"Berdasarkan catatan dan hasil investigasi Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman  meminta agar Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi Menteri Basuki karena di bawah ke Pemimpinannya banyak dugaan pemborosan anggaran dan pihak penegak Hukum khususnya KPK harus segera turun tangan melakukan penyelidikan atas Proyek PUPR Kementerian.

(Jul )