LSM BIDIK RI :Alasan Hasil Keputusan Rapat,Oknum Kepsek Dan Komite Diduga 'Peras' Muridnya

Bukittinggi,RN Gonjang ganjing uang komite di SMA N. 5 Bukittinggi bahwa ada kewajiban wali murid dan orang tua siswi/i harus membayar sebes...

Bukittinggi,RN

Gonjang ganjing uang komite di SMA N. 5 Bukittinggi bahwa ada kewajiban wali murid dan orang tua siswi/i harus membayar sebesar Rp. 120.000 Ribu persiswa

 "Itu sudah kesepakatan wali murid, kita sifatnya melihat kemampuan orang," Ujar kepsek ketika di konfirmasi media (25/6/21),

Tambahnya lagi Kepsek SMA N 5 Bukittinggi, "seluruh siswa tidak di kenakan uang komite bagi yang memiliki kartu KIP, PKH, PIP dan SKM tidak di pungut dari jumlah siswa 1000 orang lebih atau 40 % dari total siswa selebihnya 60 % di pungut uang komitenya, " Katanya. 

Dan pembayarannya kata Kepsek SMA N. 5 Bukittinggi bisa di cicil. Ada yang bayar 2 kali, ada 1 kali bayar, bahkan ada pula enam kali pembayaran ucapnya

"Bagi wali murid atau orang tua siswa yang tidak mampu harus komfirmasi ke sekolah," tidak mungkin kita pukul rata semua, tentu saat penyerahan raport atau ijazah begitu saja tentu harus komfirmasi ulang,"ucap kepsek

Kepsek SMA N. 5 Bukittinggi tidak membantah hal tersebut ( uang komite). Sebab Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi untuk kegiatan siswa dan sekolah

Sambung Kepsek SMA N.5 Bukittinggi, soal Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) Tahun 2021 ada 4 kriteria 1. Zonasi 60 % Perstasi 30 % non akademi dan akademikdi bagi dua 15 % Apermasi serta Perpindahan orang tua jadi semua dari luar Bukittinggi tidak menutup kemungkinan terangnya. 

Menanggapi hal tersebut,Directur LSM-BIDIK RI ( Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia) Fajriansyah S.SH mengatakan sering sekali Sekolah berkedok mufakat rapat untuk melancarkan Aksi 'punglinya'

Padahal wali murid dan orang tua siswa dalam dugaan intimidasi. Sekarang saja jika kita tidak bayar komite fi sekolah ada saja dalilnya untuk mempersulit siswa.

Bahwa dalam Permendibud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pasal 12 komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang a. Menjual buku pelajaran untuk bahan pengajaran. Perlengkapan pengajaran. Pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah b. Melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua / walinya c.Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung demikian  ditegaskan Fajri ,, sampai berita ini dipublikasikan pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi.(kumbang)