Menteri PAN-RB Akan Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?

Radar Nusantara Menu Masuk Mode Gelap Beranda Trending Kabar Daerah Video Galeri Foto Opini & Cerita kumparan untuk Android News Enterta...

Radar Nusantara


Oleh: Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat R
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan membubarkan sejumlah lembaga negara atas alasan merampingkan birokrasi.
Lembaga negara yang dimaksud nampaknya lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) dan masuk kelompok Lembaga Negara Non Struktural (LNS).
Menurut Menteri PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saja punya tiga lembaga yang dibentuk UU, dan ini sedang dikaji untuk dibubarkan.
Sekadar informasi, Indonesia punya banyak LNS yang dibentuk UU, di antaranya: KPK, KPU, Bawaslu, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, Dewan Pers, dan lain sebagainya.
Sepanjang pengetahuan penulis, Kominfo memang memiliki tiga lembaga kuasi independen yang dibentuk melalui UU dan masuk ke dalam kelompok LNS.
Lembaga kuasi independen? Ya, lembaga tersebut memiliki independensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU tanpa dapat diintervensi oleh Kementerian Kominfo. Namun demikian, dukungan kesekretariatan, SDM sekretariat, dan dukungan keuangan dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Sekretariatnya dipimpin pejabat struktural eselon II yang disebut  Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan Menteri.
Sementara Komisionernya dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk periode jabatan tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketiga lembaga kuasi independen Kominfo yang dibentuk UU itu:
  1. Dewan Pers yang bertugas untuk menjamin dan mengawal kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran Indonesia (televisi maupun radio) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  3. Komisi Informasi yang bertugas memastikan seluruh Badan Publik (pusat dan daerah) dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan memastikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional masyarakat atas informasi dipenuhi.
Sebagai informasi tambahan, dua lembaga di antaranya, proses pengisian Komisioner melalui proses fit and proper test di Komisi I DPR RI sebelum ditetapkan dengan Kepres (KI Pusat dan KPI) dan juga ada di tingkat provinsi. Sementara Dewan Pers tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan juga tidak ada di tingkat provinsi.
Penulis tidak tahu, mana di antara ketiga lembaga di atas yang sedang disasar untuk dibubarkan oleh Menteri PAN-RB: Semuanya, salah satu di antaranya, atau salah dua di antaranya.
Atau ada lembaga lain di lingkungan Kementerian Kominfo yang dibentuk UU selain ketiga lembaga di atas yang menjadi sasaran pembubaran Menteri PAN-RB yang penulis tidak ketahui? Kalau memang ada, maafkanlah penulis yang kurang pengetahuan ini dan sudah berpikir yang bukan-bukan.
Namun ada tiga pertanyaan dalam diri penulis jika memang sasarannya adalah lembaga yang penulis jelaskan di atas.

Pertama

Apakah demi perampingan birokrasi harus dengan mengorbankan kemerdekaan pers yang merupakan amanah reformasi? Apakah demi menghemat anggaran sekitar Rp 45 miliar yang merupakan kisaran anggaran Dewan Pers harus dengan mengorbankan kemerdekaan pers Indonesia yang diraih dengan susah payah bermandi darah dan keringat pejuang-pejuang reformasi?
Kalau dikatakan pembubaran Dewan Pers tidak akan mengganggu kemerdekaan pers, lantas bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya seperti Dewan Pers masa Kementerian Penerangan di mana Ketua Dewan Pers dijabat langsung oleh Menteri?

Kedua

Apakah demi perampingan demokrasi harus dengan membubarkan Komisi Penyiaran? Lantas bagaimana pengawasan terhadap isi penyiaran yang tiap waktu seolah makin jauh saja dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia?
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan membubarkan sejumlah lembaga negara atas alasan merampingkan birokrasi.
Lembaga negara yang dimaksud nampaknya lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) dan masuk kelompok Lembaga Negara Non Struktural (LNS).
Menurut Menteri PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saja punya tiga lembaga yang dibentuk UU, dan ini sedang dikaji untuk dibubarkan.
Sekadar informasi, Indonesia punya banyak LNS yang dibentuk UU, di antaranya: KPK, KPU, Bawaslu, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, Dewan Pers, dan lain sebagainya.
Sepanjang pengetahuan penulis, Kominfo memang memiliki tiga lembaga kuasi independen yang dibentuk melalui UU dan masuk ke dalam kelompok LNS.
Lembaga kuasi independen? Ya, lembaga tersebut memiliki independensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU tanpa dapat diintervensi oleh Kementerian Kominfo. Namun demikian, dukungan kesekretariatan, SDM sekretariat, dan dukungan keuangan dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Sekretariatnya dipimpin pejabat struktural eselon II yang disebut  Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan Menteri.
Sementara Komisionernya dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk periode jabatan tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketiga lembaga kuasi independen Kominfo yang dibentuk UU itu:
  1. Dewan Pers yang bertugas untuk menjamin dan mengawal kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran Indonesia (televisi maupun radio) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  3. Komisi Informasi yang bertugas memastikan seluruh Badan Publik (pusat dan daerah) dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan memastikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional masyarakat atas informasi dipenuhi.
ADVERTISEMENT
Sebagai informasi tambahan, dua lembaga di antaranya, proses pengisian Komisioner melalui proses fit and proper test di Komisi I DPR RI sebelum ditetapkan dengan Kepres (KI Pusat dan KPI) dan juga ada di tingkat provinsi. Sementara Dewan Pers tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan juga tidak ada di tingkat provinsi.
Penulis tidak tahu, mana di antara ketiga lembaga di atas yang sedang disasar untuk dibubarkan oleh Menteri PAN-RB: Semuanya, salah satu di antaranya, atau salah dua di antaranya.
Atau ada lembaga lain di lingkungan Kementerian Kominfo yang dibentuk UU selain ketiga lembaga di atas yang menjadi sasaran pembubaran Menteri PAN-RB yang penulis tidak ketahui? Kalau memang ada, maafkanlah penulis yang kurang pengetahuan ini dan sudah berpikir yang bukan-bukan.
ADVERTISEMENT
Namun ada tiga pertanyaan dalam diri penulis jika memang sasarannya adalah lembaga yang penulis jelaskan di atas.

Pertama

Apakah demi perampingan birokrasi harus dengan mengorbankan kemerdekaan pers yang merupakan amanah reformasi? Apakah demi menghemat anggaran sekitar Rp 45 miliar yang merupakan kisaran anggaran Dewan Pers harus dengan mengorbankan kemerdekaan pers Indonesia yang diraih dengan susah payah bermandi darah dan keringat pejuang-pejuang reformasi?
Kalau dikatakan pembubaran Dewan Pers tidak akan mengganggu kemerdekaan pers, lantas bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya seperti Dewan Pers masa Kementerian Penerangan di mana Ketua Dewan Pers dijabat langsung oleh Menteri?

Kedua

Apakah demi perampingan demokrasi harus dengan membubarkan Komisi Penyiaran? Lantas bagaimana pengawasan terhadap isi penyiaran yang tiap waktu seolah makin jauh saja dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia?
Seperti, kasus terakhir yang sangat heboh, sinetron dengan pemeran anak perempuan umur 15 tahun sebagai istri ketiga yang begitu mengkhawatirkan publik. Siapa yang akan mengawasi keliaran industri penyiaran Indonesia yang sangat komersil tersebut?
Apakah demi penghematan anggaran negara sekitar Rp 66 miliar yang merupakan kisaran anggaran Komisi Penyiaran akan mengorbankan pengawasan terhadap isi siaran televisi dan radio yang demikian besar pengaruhnya pada jati diri dan kepribadian bangsa tersebut?
Kalau tidak demikian maksudnya, bagaimana model pengawasan penyiaran Indonesia pasca Komisi Penyiaran Indonesia dibubarkan? Diserahkan ke lembaga non independen?

Ketiga

Apakah demi perampingan birokrasi harus dengan mengorbankan Hak Asasi dan Hak Konstitusional seluruh warga negara Indonesia atas informasi yang merupakan amanah langsung Amandemen II yang melahirkan Pasal 28F UUD NRI 1945?
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan membubarkan sejumlah lembaga negara atas alasan merampingkan birokrasi.
Lembaga negara yang dimaksud nampaknya lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) dan masuk kelompok Lembaga Negara Non Struktural (LNS).
Menurut Menteri PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saja punya tiga lembaga yang dibentuk UU, dan ini sedang dikaji untuk dibubarkan.
Sekadar informasi, Indonesia punya banyak LNS yang dibentuk UU, di antaranya: KPK, KPU, Bawaslu, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, Dewan Pers, dan lain sebagainya.
Sepanjang pengetahuan penulis, Kominfo memang memiliki tiga lembaga kuasi independen yang dibentuk melalui UU dan masuk ke dalam kelompok LNS.
ADVERTISEMENT
Lembaga kuasi independen? Ya, lembaga tersebut memiliki independensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU tanpa dapat diintervensi oleh Kementerian Kominfo. Namun demikian, dukungan kesekretariatan, SDM sekretariat, dan dukungan keuangan dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Sekretariatnya dipimpin pejabat struktural eselon II yang disebut  Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan Menteri.
Sementara Komisionernya dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk periode jabatan tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketiga lembaga kuasi independen Kominfo yang dibentuk UU itu:
  1. Dewan Pers yang bertugas untuk menjamin dan mengawal kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran Indonesia (televisi maupun radio) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  3. Komisi Informasi yang bertugas memastikan seluruh Badan Publik (pusat dan daerah) dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan memastikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional masyarakat atas informasi dipenuhi.
ADVERTISEMENT
Sebagai informasi tambahan, dua lembaga di antaranya, proses pengisian Komisioner melalui proses fit and proper test di Komisi I DPR RI sebelum ditetapkan dengan Kepres (KI Pusat dan KPI) dan juga ada di tingkat provinsi. Sementara Dewan Pers tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan juga tidak ada di tingkat provinsi.
Penulis tidak tahu, mana di antara ketiga lembaga di atas yang sedang disasar untuk dibubarkan oleh Menteri PAN-RB: Semuanya, salah satu di antaranya, atau salah dua di antaranya.
Atau ada lembaga lain di lingkungan Kementerian Kominfo yang dibentuk UU selain ketiga lembaga di atas yang menjadi sasaran pembubaran Menteri PAN-RB yang penulis tidak ketahui? Kalau memang ada, maafkanlah penulis yang kurang pengetahuan ini dan sudah berpikir yang bukan-bukan.
ADVERTISEMENT
Namun ada tiga pertanyaan dalam diri penulis jika memang sasarannya adalah lembaga yang penulis jelaskan di atas.

Pertama

Apakah demi perampingan birokrasi harus dengan mengorbankan kemerdekaan pers yang merupakan amanah reformasi? Apakah demi menghemat anggaran sekitar Rp 45 miliar yang merupakan kisaran anggaran Dewan Pers harus dengan mengorbankan kemerdekaan pers Indonesia yang diraih dengan susah payah bermandi darah dan keringat pejuang-pejuang reformasi?
Kalau dikatakan pembubaran Dewan Pers tidak akan mengganggu kemerdekaan pers, lantas bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya seperti Dewan Pers masa Kementerian Penerangan di mana Ketua Dewan Pers dijabat langsung oleh Menteri?

Kedua

Apakah demi perampingan demokrasi harus dengan membubarkan Komisi Penyiaran? Lantas bagaimana pengawasan terhadap isi penyiaran yang tiap waktu seolah makin jauh saja dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia?
ADVERTISEMENT
Seperti, kasus terakhir yang sangat heboh, sinetron dengan pemeran anak perempuan umur 15 tahun sebagai istri ketiga yang begitu mengkhawatirkan publik. Siapa yang akan mengawasi keliaran industri penyiaran Indonesia yang sangat komersil tersebut?
Apakah demi penghematan anggaran negara sekitar Rp 66 miliar yang merupakan kisaran anggaran Komisi Penyiaran akan mengorbankan pengawasan terhadap isi siaran televisi dan radio yang demikian besar pengaruhnya pada jati diri dan kepribadian bangsa tersebut?
Kalau tidak demikian maksudnya, bagaimana model pengawasan penyiaran Indonesia pasca Komisi Penyiaran Indonesia dibubarkan? Diserahkan ke lembaga non independen?

Ketiga

Apakah demi perampingan birokrasi harus dengan mengorbankan Hak Asasi dan Hak Konstitusional seluruh warga negara Indonesia atas informasi yang merupakan amanah langsung Amandemen II yang melahirkan Pasal 28F UUD NRI 1945?
ADVERTISEMENT
Bukankah hak atas akses informasi merupakan pintu gerbang utama membangun pemerataan kesejahteraan masyarakat indonesia?
Bukankah ketertutupan informasi merupakan awal dari ketidakadilan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin sekitar 270 juta rakyat Indonesia.
Bukankah ketertutupan informasi merupakan awal dari merajalelanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme? Bukankah praktik KKN ekonomi dan sumber-sumber kekayaan tersebut diawali dengan KKN informasi yang melingkupinya?
Apakah semua itu akan dikorbankan atas nama perampingan birokrasi? Dan demi menghemat anggaran negara Rp 38 miliar yang merupakan kisaran anggaran Komisi Informasi Pusat?
Atau, sekali lagi, seperti harapan penulis, bahwa penulis salah memahami pernyataan Menteri PAN-RB. Bukan ketiga lembaga kuasi Kementerian Kominfo yang dibentuk berdasar tiga UU berbeda tersebut yang dimaksud Menteri PAN-RB yang menjadi sasaran pembubaran.
Kalau demikian, sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan wawasan penulis sehingga tidak tahu ada lembaga yang terkait Kementerian Kominfo yang dibentuk oleh UU lain, mungkin Menteri PAN-RB bisa menjelaskannya.
Bagi penulis, kemerdekaan pers, pengawasan penyiaran, dan hak masyarakat atas informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromikan, harus dijaga dengan bak mutiara langka yang sudah ada di atas rumah kita bernama rumah Indonesia. Sehingga dan oleh karena itu sudah seharusnya dikawal oleh sebuah lembaga independen agar terlepas dari segala kepentingan masyarakat itu sendiri.
Atau mungkin yang dimaksud Menteri PAN-RB, Pak Tjahjo Kumolo, bukan pembubaran, namun pengintegrasian? Kalau pengintegrasian, hampir pasti penulis sepakat dan sangat mendukung.
Atau ada pandangan lain? Penulis terbuka dan siap untuk diskusi konstruktif.

COMMENTS

Nama

.,3,.berita terkini,11107,.beritaterkini,6,.kalbar,17,(Merlung),5,Aceh,33,ACEH SINGKIL,78,Aceh Tamiang,23,Aceh Tengah,114,ACEH TENGGARA,1,ACEH TIMUR,1,advertorial,3,Aekkanopan,9,agam,12,ALAI.,5,ambon,4,Anyer,1,AS,1,Asahan,1,babel,1,Bagansiapiapi,1,bakan,1,BALAESANG,1,bali,3,BALIKPAPAN,5,balut.berita terkini,3,Banda Aceh,10,BANDAR LAMPUNG,14,Bandung,102,Bandung Barat,17,banggai,2,Bangka Belitung,5,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,BANGKINANG,2,Bangun Purba,1,Banguwangi,1,Banjar,19,Banjarnegara,7,bantaeng,46,Banten,90,Banyuasin,6,Banyumas,12,Banyuwangi,147,Barru,1,Batam,99,batang,65,BATANG HARI,3,batang kuis,3,BATU,7,batu bara,17,baturaja,3,Bekasi,1330,bekasi terkini,3,Bekasi Utara,1,belawan,1,Belitung,175,Beltim,203,benakat,1,bener,1,Bener Meriah,422,BENGKALIS,51,Bengkayang,75,BENGKULU,4,BENGKULU SELATAN,17,BENGKULU UTARA,1,BER,3,BERI,1,beriita terkini,3,berita,1,Berita terkini,2559,berita terkini daerah,1,berita terkini.,1,berita terkinia,1,berita terkink,1,berita terkinu,1,berita tetkini,1,beritaterkini,4,berta terkini,1,Bima,2,binjai,2,Bintan,9,Bintuni,1,Bitung,3,Blitar,12,Blora,2,BNN,1,Bogor,281,BOGOR TIMUR,68,Bola,1,BOLAANG MONGONDOW,2,bolmong,306,Bolmong raya,3,Bolmong selatan,2,bolmong utara,1,bolmongsiar,1,bolmut,2,BOLNONG,1,bolong mopusi,1,bolsel,6,boltim,15,bone,1,BOYOLALI,1,Brebes,51,Bukit Tinggi,47,bukittinggi,7,BUMIMORO,1,BUNGKU,1,Buol,84,BUTENG,1,Catatan Radar Nusantara,3,Ciamis,30,Cianjur,5,Cibinong,5,Cibitung,1,cikampek,20,Cikampek barat,1,Cikande,1,Cikarang,55,CIKARANG BARAT,1,CIKARANG PUSAT,1,cikarang utara,1,Cilacap,7,Cilegon,31,cilengsi,3,Cileungsi,41,Cimahi,288,Cimanggung,1,Cirebon,327,Cirebon Kota,1,Cisarua,1,Dabo Singkep,266,daer,2,Daerah,7033,daerah Terkini,2,Daik Lingga,3,Dairi,244,Deli Serdang,20,Deli tua,1,demak,28,denpasar,1,Depok,349,derah,4,Dolok,4,Doloksanggul,16,Dompu,2,Donggala,43,donri donri,1,DPRD Kab. Bekasi,11,DPRD Kota Bekasi,36,Dumai,13,Dumoga,126,Dumoga Utara,2,Ekonomi,3,EMPAT LAWANG,14,Fakfak,2,fakta,1,Garut,56,gorontalo,60,Gowa,98,Gresik,1,GROBOGAN,1,gunung mas,2,Gunung Putri,2,Hukum,11,HUMAS BELTIM,6,humbahas,3,Indonesia,5,INDRA,1,Indragiri hulu,2,indralaya,44,Indramayu,27,Indrapura,3,info,1,INHIL,2,inhilriau,1,INHU,5,Jabar,14,jaka,1,Jakarta,876,jakarta selatan,4,jakarta timur,2,Jambi,150,jateng,2,jatijajar,1,JATIM,2,Jawa Barat,17,Jawa Tengah,5,Jawa Timur,7,Jayapura,24,Jember,2,Jeneponto,17,Jepara,106,Jombang,3,kab,6,kab .Bandung,203,Kab 50 Kota,4,kab Bandung,30,kab. Agam,1,Kab. Bandung,3820,kab. bekasi,194,Kab. Bogor,19,Kab. Brebes,4,kab. buru,1,KAB. CIREBON,2,KAB. DAIRI,1,kab. Garut,1,Kab. Gumas,1,kab. Kajen,1,Kab. Kapuas Hulu,1,kab. Karawang,1,KAB. KARO,2,Kab. Kuningan,17,kab. langkat,2,kab. malang,1,Kab. Minahasa Tenggara,1,KAB. PELALAWAN,2,Kab. Serang,4,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,12,kab. tangerang,4,Kab. Tasikmalaya,47,kab.agam,1,Kab.Bandung,499,Kab.Bekasi,120,kab.bogor,2,KAB.BOGOR.BERITA TERKINI,1,kab.garut,2,kab.langkat,1,Kab.Malang,3,kab.pekalongan,26,Kab.Samosir,8,KAB.SEMARANG,1,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,2,Kab.Sumedang,15,Kab.Tangerang,2,kab.Tasikmalaya,7,Kab.Way kanan,7,KABANJAHE,1,kabBandung,2,Kabupaten Bandung Barat,1,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,kaimana,4,Kajen,4,Kalbar,578,kalideres,1,Kalimantan Barat,9,kalimantan timur,14,kalipuro,1,Kalsel,8,Kalteng,262,Kaltim,24,Kampar,97,Kampar Kiri,2,Kampar Riau,105,kapuas,3,Kapuas Hulu,240,Karawang,256,karawang Berita terkini,1,KARIMUN,6,KARIMUN - RN,1,KARO,27,katapang,1,KATINGAN,5,KEBUMEN,1,Kec.Ukui,1,Kediri,14,KEEROM,25,Kendari,3,kepahiang,4,KEPRI,1,Kepulauan Riau,10,Kerinci,22,KETAPANG,2,KOBAR,1,Kolaka Utara,1,Korupsi,9,KOTA BATU,1,KOTA KOTOMOBAGU,4,KOTA MANNA,2,KOTA METRO,27,kota pekalongan,8,Kota Sorong,7,Kotabumi,1,KOTAMIBAGU,3,Kotamobagu,69,KOTAWARINGIN TIMUR,2,KOTIM,7,kriminal,5,Kronjo,1,Kuala Kapuas,6,kuala lumpur,1,Kuala Tungkal,9,kuansing,4,kuantan,1,kuantan Sengingi,1,kubu raya,5,KUDUS,110,Kuningan,408,KUTAI KERTANEGARA,9,Kutai Timur,12,Kutim,6,l,1,Labuhan Batu,7,Labura,391,Lahat,29,LAMBATA,1,Lamongan,2,Lampung,61,Lampung Barat,56,LAMPUNG METRO,105,LAMPUNG SELATAN,50,Lampung Tengah,15,Lampung Timur,463,Lampung Utara,566,LAMPUNGUTARA,1,lampura,9,landak,2,langkat,4,LANTAMAL V,86,LANTAMAL X JAYAPURA,20,lawang kidul,3,lebak,153,LEMBATA,7,LIMAPULUHKOTA,3,Lingga,882,liwa,2,Loksado,1,lolak,1,LOLAYAN,2,Lombok,5,Lombok barat,4,Lombok tengah,8,lombok timur,113,Lombok Utara,1,LOTIM,12,lotim.berita terkini,37,LUBUK LINGGAU,17,Lubuk Pakam,4,lubuk sikaping,1,lubuklinggau,16,lubuksikapaing,1,LUBUKSIKAPING,1,lukun,1,Lumajang,3,Lumanjang,1,Luwu,2,Luwuk,7,m,1,Mabar,1,Magelang,2,mahakam hulu,1,majaleMajalengka,1,Majalengka,337,majalengMajalengka,1,majalenMajalengka,1,majalMajalengka,1,majaMajalengka,1,majene,3,makasar,2,makassar,160,Malang,185,Maluku,5,Maluku tengah,2,MALUKU UTARA,1,MAMAJU.RN,3,MAMASA,128,MAMUJU,148,MAMUJU TENGAH,6,Manado,42,mancanegara,1,Manggar,65,Manokwari,159,mansel,1,mataram,12,MATENG,5,Mauk,2,Maybrat,1,medan,213,Mekar Baru,1,MEMPAWAH,1,merak,3,merangin,92,MERANTI,964,MERAUKE,2,Merbau,3,Mesuji,75,metro,210,metro lampung,8,meulaboh,1,Minahasa,7,Minahasa Selatan,5,Minahasa Tenggara,2,Minahasa Utara,1,Minut,1,miranti,1,Mojokerto,554,monokwari,2,morowali,29,MOROWALI UTARA,1,MORUT,2,moskow,1,Muara Belida,1,Muara Bulian,1,muara bungo,3,Muara Enim,288,muara Tami,1,Muaro Jambi,4,Mukomuko,81,muratara,312,murung raya,2,Musi Banyuasin,10,MUSI RAWAS,35,musirawas,7,Naibenu,1,Nangka Bulik,2,Nasional,16,Natuna,95,negara,1,ngawi,1,Nias barat,21,NTB,67,NTT,6,nunukan,23,Ogan Ilir,7,Oku Selatan,494,Oku Timur,42,Opini,10,P. Bharat,1,P.SIANTAR,4,PACITAN,2,Padang,12,Padang Lawas,14,PADANG PANJANG,1,Pagaralam,31,Pagimana,1,Pahuwato,1,Pakpak Bharat,21,Pakuhaji,2,Palangka raya,316,Palas,23,palelawan,23,Palembang,91,pali,2,Palu,158,Paluta,65,Panang Enim,1,pancur batu,1,pande,1,pandegelang,2,Pandeglang,1211,Pangandaran,4,Pangkalan Kerinci,1,pangkalanbun,1,Pangkalpinang,20,Papandayan,1,Papua,86,PAPUA BARAT,203,parapat,2,PARIAMAN,1,Parigi,6,Parigi Moutong,16,PARIMO,338,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,12,pasbar,1,Pasir Pangarayan,1,PASSI,1,PASSI TIMUR,6,Pasuruan,2,PATI,120,Patia,1,patrol,6,PAYAKUMBUH,3,PEBAYURAN,1,Pekalongan,82,pekan baru,6,Pekanbaru,275,Pekanbaru Riau,384,pelalawan,25,pemalang,2,Pematangsiantar,37,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,6,penanaman,1,penang Enim,1,Pendidikan,80,Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),82,perimo,1,peristiwa,16,Permohonan,1,pesawaran,11,Pesisir Barat,1,PESISIR SELATAN,1,Pilkada,1,pintianak,1,PIPIKORO,1,PN.TIPIKOR,2,polda jabar,1,Polhukam,154,Politik,2,polman,1,polres Pekalongan,2,Pontianak,1264,Poso,3,primo,9,Pringsewu,24,PROTOKOL DOLOK SANGGUL,1,PT Bukit Asam,1,Pulang Pisau,5,pulau merbau,7,pulpis,1,purbalingga,5,Purwakarta,1383,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Artikel,9,Radar Selebrity,2,ragam,58,raja ampat,6,rambang dangku,1,RANGSANG,11,RANGSANG BARAT,1,rangsang pesisir,3,rantauprapat,1,rejang lebong,1,REMBANG,1,Renah mendalu,1,rengat,1,Riau,160,Rohil,3,rokan,1,Rokan Hilir,15,rokan hulu,6,Rongurnihuta,1,Sabang,57,Samarinda,59,sambilan,1,SAMPI,1,Sampit,608,Sangatta kutim,1,Sanggau,5,Sangihe,2,sar,1,Sarolangun,457,sekadau,1,SELAT PANJANG,8,SELATPANJANG,2,Selayar,18,selong,3,Semarang,27,semende,1,SEMOGA,2,SEMOGA TENGGARA,1,SENTANI,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,297,Serdang Bedagai,34,Sergai,30,Seruyan,19,SIAK,14,Sibolga,8,sidikalang,1,SIDOARJO,3,SIDRAP,15,Sigi,98,Simalungun,110,simpang apek,1,Singaparna,7,SINGKAWANG,3,SINGKEP BARAT,1,Sinjai,6,sintang,1,solo,2,SOLOK,6,Solok Selatan,8,Soppeng,37,Sorong,67,Sorong selatan,3,Subang,915,SUKABUM,1,Sukabumi,426,Sukoharjo,1,Sukra,1,Sulawesi,3,Sulawesi Selatan,32,sulawesi tengah,52,Sulbar,58,Sulsel,24,Sulteng,298,Sulut,286,Sumatera Selatan,5,SUMATERA UTARA,5,SUMB,1,sumba barat,1,Sumbar,48,Sumbawa,5,Sumbawa Barat(NTB),5,Sumedang,71,sumsel,40,Sumut,78,Sungai Penuh,1,sungai tohor,3,Sunggal,2,SURABAYA,87,tajabbarat,1,Takalar,176,TAMBANG,1,Tambraw,3,Tambraw - RN,6,tanah,1,tanah datar,1,TANAH JAWA,5,Tanah Karo,121,Tangerang,386,Tangerang Selatan,10,Tanjab Barat,838,Tanjab Timur,140,tanjabbar,1,Tanjabtim,1,tanjung agung,1,tanjung balai,4,Tanjung Enim,7,Tanjung Jabung timur,1,tanjung makmur,1,TANJUNG PINANG,12,tanjung samak,1,TANOYAN,8,Tapanuli Selatan,3,Tapanuli Tengah,18,Tapanuli Utara,10,tapung,3,tarutung,1,Tasikmalaya,205,Tebing Tinggi,67,tebing tinggi timur,1,tebingtinggi barat,11,Teekini,6,Teelini,1,Tegal,20,tekini,4,teluk bintani,1,teluk buntal,1,Teminabuan,5,tenan,1,Tenggarong,1,ter,1,Terjini,2,TERJUN GAJAH,1,Terk,1,Terki,1,Terki i,3,Terkii,1,Terkin,2,Terkini,23583,TERKINIO,1,TERKINIP,1,Terkino,10,terkiri,9,TERKNI,2,Termini,2,ternate,1,Tetkini,1,Timika,1,Toabo,1,toba,3,tolikara,2,tolitol,3,Tolitoli,1120,tolotoli,2,TOMOHON,4,Touna,25,Trenggalek,20,Trkini,1,Tterkini,1,tuba,1,tuba barat,10,Tuerkini,1,Tulang Bawang,14,Tulang Bawang Barat,9,Tulung agung,2,Tulungagung,299,Waisai,20,warseno,1,WAY KANAN,2,wonosari,1,Yogyakarta,5,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Menteri PAN-RB Akan Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?
Menteri PAN-RB Akan Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?
https://1.bp.blogspot.com/-e-Km4ERWzuQ/YMDKrwgyaxI/AAAAAAADUsU/ZTLPdDlGkqgui1U_xTiH4Gbp8QFHSuyCQCLcBGAsYHQ/s320/gxyrujpzpqnsvnn1av9t.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-e-Km4ERWzuQ/YMDKrwgyaxI/AAAAAAADUsU/ZTLPdDlGkqgui1U_xTiH4Gbp8QFHSuyCQCLcBGAsYHQ/s72-c/gxyrujpzpqnsvnn1av9t.jpg
RADAR NUSANTARA NEWS
https://www.radarnusantara.com/2021/06/menteri-pan-rb-akan-bubarkan-dewan-pers.html
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/2021/06/menteri-pan-rb-akan-bubarkan-dewan-pers.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy