Parah! 7 Ruko Depan Kecamatan Cilodong Tidak Mengantongi Izin

Depok, RN Bangunan 7 ruko depan kecamatan Cilodong kota Depok yang sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya berdiri, tidak mengantongi Izin Mendi...

Depok, RN

Bangunan 7 ruko depan kecamatan Cilodong kota Depok yang sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya berdiri, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bangunan ruko yang belum lama ini disewakan oleh 5 (lima) pedagang yang harganya mencapai puluhan juta rupiah pertahun untuk setiap rukonya, kini disoal.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) kota Depok nomor 13 tahun 2013, setiap orang yang akan mendirikan bangunan baik gedung maupun bukan gedung, harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sementara itu, sanksi pidananya, jika setiap orang atau badan yang  tidak memiliki IMB, diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ketika media Radar Nusantara

Menemui ketua RT08/RW01, Rabu (04/06/2021), terkait bangunan ruko yang ada di wilayah tersebut, Rusdy menjelaskan, bahwa pemilik ruko pernah datang dan hanya memberitahukan saja, terkait akan adanya kegiatan pembangunan di depan kantor kecamatan Cilodong pada tahun 2019 silam, itupun hanya melalui lisan tanpa tulisan.

"Namun, sampai hari ini, pemilik ruko tidak pernah mengajukan izin lingkungan untuk membuat rekomendasi IMB ke kelurahan", ujar Rusdy.

Ditempat berbeda, saat media Radar Nusantara langsung mendatangi kantor kelurahan Cilodong, Muhammad Yanih,S.Sos Lurah Cilodong membenarkannya, perihal apa yang sudah disampaikan oleh ketua RT.08 tersebut, jika dari mulai proses pembangunan, sampai saat ini, kelurahan Cilodong belum pernah menerima surat rekomendasi izin apapun terkait bangunan 7 ruko tersebut.

Pada saat dimulainya proyek pembangunan 7 ruko tersebut, lanjut Yanih, "saya sudah pernah sampaikan kepihak kecamatan Cilodong, supaya bisa segera memberikan surat teguran terhadap proyek pembangunan ruko yang ada tepat di depan kantor kecamatan Cilodong, agar segera bisa ditindak lanjuti dengan tegas", tandas Yanih.

Ketika ditanyakan, apa tindakan kelurahan kalau bangunan tersebut tidak memiliki IMB?

"Pihak kelurahan tidak bisa mengambil langkah tindakan apapun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penegak Aturan (Gatur) kecamatan Cilodong yang bisa menyegel dan membongkar bangunan ruko tersebut", pungkas Yanih. 

Sampai berita ini diterbitkan,pihak Satpol PP kecamatan Cilodong tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bangunan 7 ruko yang ada di depan kantor kecamatan Cilodong dan terkesan cuek.

(M Sutoyo)