SPPT Tidak Dicetak Padahal Taat Pajak

Lebak, Radar Nusantara Staf Bapenda 2 Wilayah Selatan pada Bapenda Lebak Triyana, mengaku selama beberapa bulan terakhir ini pihaknya kerap ...

Lebak, Radar Nusantara

Staf Bapenda 2 Wilayah Selatan pada Bapenda Lebak Triyana, mengaku selama beberapa bulan terakhir ini pihaknya kerap didatangi wajib pajak asal Lebak Selatan yang komplen lantaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mereka tidak didapatkan dari pihak desa, padahal mereka mengakau selalu taat atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) alias tidak pernah nunggak.

Setelah dilakukan penelusuran, kata Triyana, hal itu terjadi karena pihak desa selaku kolektor PBB, saat melakukan pembayaran pajak, baik secara langsung ke Bank maupun melalui Kecamatan, tidak berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) wajib pajak yang sudah membayar.

"Seharusnya, saat masyarakat bayar pajak, NOP-nya itu dicatat dan diinput oleh pihak desa. Nanti saat bayar ke bank atau melalui kecamatan, pembayarannya sesuai NOP yang sudah diinput," katanya.

Namun yang terjadi selama ini, lanjut Triyana, pihak desa disinyalir tidak pernah menginput NOP tersebut. Alhasil saat melakukan pembayaran ke bank, pihak desa hanya menyetorkan uang dan seluruh nomor objek pajak yang ada di desanya.

"Seharusnya yang disetorkan ke bank itu NOP yang sudah bayar saja, tidak semuanya. Akhirnya pihak bank pun tidak mau ambil pusing, mereka memasukan pembayaran sesuai dengan urutan NOP," terangnya.

"Misalnya di desa A ada 2.000 objek pajak, sementara uang yang disetorkan oleh pihak desa hanya mencukupi untuk membayar pajak dari urutan NOP ke 1 sampai 1.500, maka yang 500 tidak terbayar. Padahal yang 500 itu banyak yang sudah bayar di desa," imbuhnya mencontohkan.

Lebih lanjut Triyana menjelaskan, ketentuan SPPT tidak dicetak bagi para penunggak PBB tersebut diberlakukan sejak 2019 lalu. "Kalau sebelumnya, baik yang bayar maupun tidak SPPT-nya tetap dicetak, tapi sejak tahun 2019 kami mencetak SPPT wajib pajak yang tercatat tidak memiliki piutang pada tahun sebelumnya," ujarnya.

Atas kondisi itu, Triyana meminta kepada seluruh pemerintah desa agar melakukan evaluasi terkait permasalahan ini, yakni salah satunya dengan melaksanakan penginputan NOP. Jika hal itu dilakukan, kata Triyana, dipastikan tidak akan ada lagi masyarakat yang dirugikan.

"Kasihan masyarakat yang sudah bayar malah dianggap punya tunggakan. Dan sebaliknya yang enggak pernah bayar malah dianggap lunas," tukasnya. (Wan)