DIDUGA PENIMBUNAN & PENGOPLOSAN GAS NON BERSUBSIDI DI WILAYAH CINANGKA KABUPATEN PURWAKARTA.

Purwakarta,RN Dalam kasus dugaan tindak pidana niaga elpiji tanpa izin tersebut.Ironisnya,Gabungan awak Media menulusuri salah satu Gudang Y...

Purwakarta,RN

Dalam kasus dugaan tindak pidana niaga elpiji tanpa izin tersebut.Ironisnya,Gabungan awak Media menulusuri salah satu Gudang Yang Diduga kuat tanpa plang,22/7/2021.

Selain itu,ada beberapa karyawan baru yang datang untuk bekerja,mengatakan saya kurang tau kerjaan kami,karena saya juga belum tau pihak manajernya dan HRD.ungkap salah satu pegawai.

Di tempat yang sama salah satu pegawai menjelaskan,nanti ada orang dari yang berwenang akan menjelaskan nya,dan pemilik ini,tinggal di Tanggerang ucap karyawan tersebut.

Dan tidak lama kemudian,pihak ke percayaan tersebut menelpon , Berinisial A,anda dari mana dan maksud tujuan apa ungkap dari utusan Perusahaan,terhadap awak Media.

Selain itu,gabungan awak media menemui dari kepercayaan perusahaan tersebut,yang Diduga adanya di beckingi oleh Oknum Aparat,yang sangat di sesali berani sekali untuk melindungi perusahaan yang sudah merugikan Negara.

Dari definisi ini kami simpulkan bahwa penimbunan merupakan bentuk penyimpanan BBM dengan cara ilegal, yaitu tidak sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang.

 

Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas:

 

Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

 

Pengangkutan BBM Sama halnya dengan penyimpanan, untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan.[12]

 

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas:

 

Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah

Sampai Berita ini diturunkan belum berhasil konfirmasi terhadap Kapolres Purwakarta,Bersambung Ke edisi selanjutnya.

H SITUMORANG