Kuasa Hukum Laporkan Oknum Jaksa Ke Komjak

Bekasi - radarnusantara.com Terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Tbk. Kepada at...

Bekasi - radarnusantara.com

Terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Tbk. Kepada atas nama Debitur Wandi, saat ini sedang dilakukkan Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Syahban Siregar, SH Kuasa Hukum Wandi mengatakan, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Nomor Print-311/M.2.31/Fd.1/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021, Kliennya sudah diminta keterangan pada 09 Februari 202I dan “betul klien Kami sudah diminta keterangan, kalau ga salah pada Tanggal 9  Februari 2021," kata Syahban Siregar, SH.

"Karena menurut Kuasa Hukum hari Rabu lalu pada Tanggal 30-06-2021, Kliennya juga diminta keterangan namun berbeda dengan kondisi pada saat pertama diminta keterangan, “Ya bang, Rabu lalu tanggal 30-06-2021, Klien Kami kembali diminta keterangan, Saya yang mendampingi dan pada saat itu Kami Kuasa Hukum Wandi dilarang untuk mendampingi Klien dengan alasan yang tidak  masuk akal ucap Koordinator Penyelidik kepada Kuasa Hukum dan nanti juga situ tau dari dia sambil menutup pintu ruangan,” jelas Syahban Siregar, SH pada Wartawan.

Syahban Siregar, SH menegaskan, dengan sikap dan prilaku Koordintor Penyelidik Kejaksaan Kabupaten Bekasi yang berinsial ADS, diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas, maka Kami dari Kuasa Hukum Wandi berencana akan melaporkan Koordinator Penyelidik Kejaksaan berinsial ADS kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KOMJAK) dalam waktu dekat ini, karena Kami menilai sikap dari ADS sebagai Koordinator Penyelidik Penegak Hukum di Kejaksaan Kabupaten Bekasi tidak pantas, dan  Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus “BDH” juga akan ikut Kami laporkan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KOMJAK), “ya, Kasi Pidsusnya juga rencananya akan ikut kita laporkan pada KOMJAK, biarkan nanti Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang menilai apakah yang bersangkutan benar atau salah," tegas Syahban.

( Jul )