BPKP Menilai PPID Utama Pemko Pekanbaru Tidak Profesional ?

Pekanbaru,RN Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Pemko Pekanbaru dinilai kurang profesional dan mengecewakan.  Hal ini diungkapkan Ri...

Pekanbaru,RN

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Pemko Pekanbaru dinilai kurang profesional dan mengecewakan. 

Hal ini diungkapkan Rion Satya selaku Direktur Pengawas Teritorial saat dirinya bertemu dengan beberapa awak media disalah satu warung kopi dekat Fly over simpang harapan raya senin 30 Agustus 2021.

Rion Satya mengungkapkan bahwa Pelaksanaan penyediaan dan pemberian informasi pada PPID Utama Pemko pekanbaru dirasakannya semakin tidak jelas dan dinilai mengabaikan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor 002/ KIP-R/P-S-A-M-A/II/2021, serta diduga melanggar undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Menurutnya,"beberapa kali mendatangi Kantor PPID Utama Pemko Pekanbaru pasca Putusan komisi Informasi guna meminta Dokumen Informasi tentang Kegiatan Pengadaan Pendingin Udara (AC) Mobil Pelayanan Keliling DPMPTSP dengan  anggaran sebesar Rp.200.000.000  pada tahun 2019.

"Permintaan dokumen tersebut di ajukan Permohonan Informasi Direktur Pengawas Teritorial Riau Perkumpulan Badan Pemantau Kebijakan Publik Nomor 002/PI.2/L.BPKP-RIAU/XII/2020, dan telah disidangkan dikomisi Informasi Provinsi Riau dengan Amar Putusan dalam Putusan komisi Informasi tersebut memutus, 

1. Menerima Petmohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon Untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan Informasi kepada pemohon. 

Pengadaan Pendingin udara (AC)  mobil Pelayanan Keliling tersebut diduga Fiktif, makanya kami selaku Diwaster Riau Perkumpulan Badan Pemantau Kebijakan Publik meminta kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan tersebut.,"jelas Rion.

Lebih lanjut dijelaskannya," Pihak DPMPTSP dalam persidangan mengungkapkan bahwa kegiatan Pengadaan AC mobil Pelayanan keliling tersebut bukan berada pada DPMPTSP, menurut Termohon yang hadir mewakili H. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag., M.Si selaku Atasan PPID Utama berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 180/SETDA- HK/07/2021 tertanggal 21 September 2021 menyebutkan bahwa Kegiatan pengadaan AC mobil pelayanan keliling tersebut berada pada BPKAD. 

Padahal Pemohon melihat Pada SIRUP PEMKO PEKANBARU Tahun 2019 kegiatan tersebut berada pada DPMPTSP. "Saat meminta dokumen tersebut kesulitan untuk menemui TRI SEPNA SAPUTRA, S.STP., M.Si yang akrap disapa Putra merupakan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Staristik  dan persandian kota pekanbaru. Padahal beliau merupakan salah seorang yang namanya berada dalam surat kuasa tersebut.

"Ketika di telepon oleh pemohon, Putra enggan merespon, dihubungi melalui WA, putra menyampaikan bahwa untuk meminta informasi berdasarkan putusan komisi informasi pemohon dapat menghubungi DINA RUSIANA, SH., MH Kasubbag Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang namanya juga ada didalam surat kuasa tersebut.

Setelah beberapa kali dilakukan komunikasi dengan Sdri Dina, dia berjanji akan menyampaikan hal ini kepada BOBBY SYARKANI, SH., M.Kn selaku Kasubbag Bantuan Hukum yang namanya juga tertera pada surat kuasa. setelah ditunggu informasi tentang apa yang disampaikan kepada sdr. Bobby beberapa hari kemudian, Dina pun tak lagi mengangkat telepon dari Pemohon.

Maka dari itu, Rion menyimpulkan bahwa tidak diberikannya Dokumen yang diminta pemohon sesuai surat keputusan Komisi Informasi Riau tersebut ada dugaan Fiktif alias tidak dikerjakan,  karena Kegiatan tersebut tidak jelas dalam pelaksanaannya. Dalam SIRUP DPMPTSP tahun 2019 pengadaan Pendingin Udara (AC) Mobil Pelayanan Keliling  yang ditayangkan kepublik kegiatan tersebut berada pada DPMPTSP, lalu Kenapa bisa berpindah ke BPKAD. 

Apa dasarnya berpindah kegiatan tersebut dari DPMPTSP ke BPKAD kan tidak dapat dijelaskan kepublik sahut rion menjelaskan kepada awak media.sampai berita ini dilansir, pihak terkait lainnya belum dapat dihubungi,(kumbang)