Cegah Pernikahan Dini Pemerintah Daerah Lombok Timur Ketatkan Adminitrasi

LOMBOK TIMUR, RN- Untuk mencegah perkawinan di bawah umur sekertaris daerah Sekda Kabupaten Lombok Timur(NTB) Drs.H.Muhammad Jua...

LOMBOK TIMUR, RN- Untuk mencegah perkawinan di bawah umur sekertaris daerah Sekda Kabupaten Lombok Timur(NTB) Drs.H.Muhammad Juaini Taofik,M.AP, Menyampaikan bahwa untuk pencegahan perkawinan dibawah umur Pemda Lombok Timur bergandengan tangan dengan tokoh agama ,tokoh masyarakat, dan media hal tersebut disampaikan pada momen media catering yang di gelar institut kapal perempuan secara daring Senin(08/2021).

Dalam hal ini komitmen Pemerintah Daerah Lombok Timur yang disampaikan melalui Sekda Bahwa akan diberangkatkan nya 25 kepala desa dan 5 orang camat pada Tahun 2019 lalu ini merupakan sebagai penghargaan dan kesuksesan kepala desa menerbitkan peraturan desa atau perdes terkait pencegahan pernikahan dini diwilayah masing masing Desa.

Cara ini merupakan langkah yang efektif untuk mendorong terbentuknya perdes di desa lainnya hingga ketika dipertengahan Agustus sudah tercatat 236 perdes terkait dengan pencegahan pernikahan di usia dibawah umur dalam hal ini Sekda Lombok Timur mengatakan Masih ada desa yang belum memiliki perdes tentang pencegahan pernikahan di bawah umur.

Dalam hal ini Sekda menyampaikan peraturan Bupati Lombok Timur (Perbub) Nomer 41 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan di usia dini dalam praktek nya bahwa Pemda Sudah perupaya bergandengan tangan dengan semua unsur tokoh agama, tokoh masyarakat,maupun NGO seperti institut kapal perempuan yang merupakan sebagai pemantik atau pendorong terbitnya Perbub tersebut dalam hal ini keikut sertaan dan sinergi dengan media untuk menguatkan Pemerintah terhadap isu tentang perkawinan dibawah umur dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tuturnya.

Dalam hal ini Pemda Lombok Timur tidak henti hentinya melakukan dan pembentukan Perbub dan Perdes untuk menguatkan dan memonitoring terhadap implementasi Perbub maupun Perdes yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur hal ini merupakan amanah dari undang undang yang sudah dibentuk oleh Pemerintah agar dapat dijadikan sebagai pedoman.

Pengecekan adimistrasi sudah melibatkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( DUKCAPIL) dalam pengecekan adimistrasi sebuah proses perkawinan dengan peraturan pemerintah yang baru bahwa buku nikah diterbitkan bersamaan kartu keluarga dan KTP ini merupakan agar penyesuaian status dari belum kawin menjadi sudah kawin di kolom kartu keluarga dan KTP.

Pemerintah Daerah Lombok Timur optimis terkait dengan pencegahan perkawinan dibawah umur merupakan tanggung jawab semua pihak.

Sekda Lombok Timur yakin dan optimis dari data sesuai tema kegiatan ini akan berupaya apa yang dilakukan akan menjadi kemajuan yang signifikan media catering akan mendorong dan melakukan perubahan kekuatan dan tantangan dalam pencapaian program SDGs GOAL 5 dimasa pandemi Covid-19 acara tersebut menghadirkan pembicara lainnya yaitu asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas pengasuhan dan perlidungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rohika Kurniadi Sari,Monitoring and Evidance Generation for Change Regional Coordinator,Equal Measure 2030 (EM2030) Aarushi Khanna,Serta Koordinator Advokasi Dan SDGs Institut Kapal Perempuan Justice Anthonie.

Acara ini merupakan bagian dari upaya menggerakan dan memotivasi gerakan advokasi berbasis data yang bertujuan agar pencapaian SDGs tujuan 5 diantaranya tidak terjadinya pernikahan dibawah umur dan dibawah umur dan kekerasan seksual terhadap perempuan.(Win)