Diduga Dari Aspirasi Anggota DPRD Propinsi Jabar, Lembaga BPAN Karawang Pertanyakan Proyek Turap Di Desa Majalaya

Karawang, radar nusantara Lembaga Badan Penelitian Aset Negara ( BPAN ) perwakilan kabupaten karawang menyoroti pembangunan proyek turap di ...

Karawang, radar nusantara

Lembaga Badan Penelitian Aset Negara ( BPAN ) perwakilan kabupaten karawang menyoroti pembangunan proyek turap di desa majalaya kecamatan majalaya kabupaten karawang.

Pengurus lembaga badan penelitian aset negara ( BPAN ) perwakilan kabupaten karawang, E. Suradi menduga, pembangunan proyek turap tersebut bermasalah.

"berdasarkan cross chek dan pantauan serta temuan investigasi kami, proyek yang diduga dari aspirasi anggota DPRD propinsi jawa barat tahun anggaran 2021 itu, diduga kuat bermasalah" kata E. Suradi ungkapan diwhatsAppnya. 

E. Suradi menjelaskan diwhatsAppnya, proyek turap di desa majalaya kecamatan majalaya kabupaten karawang ini, diduga tidak sesuai dengan spek dan teknis dan adanya mengurangi item. 

"Kami temui dilapangan antara lain, adukan semen yang terlihat pucat dan galian tanahnya juga diduga tidak sesuai dengan spek sehingga kecurangan pekerjaan itu mengindikasikan pengurangan volume,"jelasnya. 

"pphp dan pengawas lapangan dinas pupr karawang terkesan jarang kelapangan dan kerap membiarkan hal itu terjadi, pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spek teknis dan adanya temuan memgurangi item, dan" kami minta kepada pejabat dinas pupr karawang yang tercantum di dalam proyek berita acara ( BA ) tersebut jangan asal acc saja seharusnya chek kondisi dulu, apa lagi proyek aspirasi anggota DPRD propinsi jabar yang tidak memasang papan nama proyek, cuman hanya memasang baliho anggota DPRD propinsi jabar yang dilihat oleh" kami dilokasi, jadi proyek yang sekarang dikerjakan tidak terbuka untuk publik, dan apakah ini termasuk proyek TPT atau proyek drainase,"ucapnya. 

Atas temuan tersebut, E. Suradi dari lembaga BPAN akan meminta pihak terkait harus memberikan teguran yang tegas terhadap oknum kontrator yang mengerjakan proyek aspirasi DPRD propinsi jabar yang mengerjakannya asal jadi dan apa lagi tidak memasang papan nama proyek padahal anggaran pembuatan papan informasi sudah di anggarkan di dalam RAB,"tandasnya. 

" E.Suradi mengatakan kami selaku control sosial dari lembaga BPAN apabila oknum kontraktor yang mengerjakan proyek tidak memasang papan nama diduga melanggar undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan kepada anggota DPRD propinsi jabar bila memberikan proyek aspirasi kepada kontraktor atau rekanan jangan asal saja, harus lebih teliti karena proyek aspirasi juga uang negara hasil pajak dari rakyat, maka pihak kontraktor yang mengerjakan proyek aspirasi anggota DPRD propinsi jabar harus mengutamakan kualitas, agar tidak ada kecurangan yang dapat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat,"pungkasnya. ( par )